Dompu, Radarsemokrasi.com – Inspektorat Dompu mulai memeriksa laporan dugaan penggunaan ijazah bermasalah oleh sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemeriksaan awal dilakukan setelah lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu menerima laporan dari LSM.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Jufri, S.T., M.Si., mengatakan tim pemeriksa sudah ditunjuk untuk melakukan telaah awal terhadap dokumen dan materi laporan yang disampaikan lembaga swadaya masyarakat tersebut.
Hal itu disampaikan Jufri saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (13/11/2026).
“Kami sedang melakukan pemeriksaan awal. Tim sudah saya tunjuk untuk melakukan pemeriksaan awal dan membuat telaah agar bisa saya tindak lanjuti,” kata Jufri.
Ia menjelaskan, hasil telaah awal akan menjadi dasar untuk menentukan langkah pemeriksaan berikutnya. Apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, Inspektorat tidak menutup kemungkinan melakukan audit lapangan.
Bahkan, Jufri menyebut timnya berpeluang mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII di Surabaya untuk memastikan status akademik dan keberadaan data alumni yang dipersoalkan.
“Jika pada telaah awal diduga terindikasi dokumen dipalsukan, Inspektorat tentu saja akan melakukan audit lapangan. Bahkan, kami akan berangkat ke PD-Dikti Surabaya untuk membuktikan keberadaan status alumni, apakah benar terdaftar atau tidak,” tegasnya.
Jufri meminta publik memberikan kesempatan kepada tim pemeriksa untuk bekerja. Menurut dia, laporan tersebut baru diterima sekitar dua hari sebelum pemeriksaan awal dilakukan.
“Surat laporan baru dua hari kami terima. Jadi, biarkan tim bekerja dan fokus melakukan analisis dokumen atau laporan LSM. Kami juga nantinya akan melibatkan banyak pihak terkait untuk verifikasi lanjutan. Yang pasti, laporan ini kami proses,” ujarnya.
LSM Siapkan Lima Nama Tambahan
Di sisi lain, Junaidin dari LSM Uma Demokrasi meminta Inspektorat tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Ia mendesak lembaga tersebut menelusuri secara serius dugaan penggunaan ijazah yang dipersoalkan.
Menurut Junaidin, laporan yang sudah disampaikan harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Inspektorat jangan tinggal diam. Inspektorat wajib tegas menelusuri persoalan ijazah ini. Bukti apa lagi yang kurang? Jika bukti dirasa kurang, kami siap mengirimkan data yang dibutuhkan,” kata Junaidin.
Ia juga mengungkapkan perkembangan terbaru. Pihaknya mengaku memperoleh tambahan lima nama yang diduga menggunakan ijazah dari perguruan tinggi yang sama.
Junaidin memastikan, tambahan lima nama tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Inspektorat pada Senin, 16 November 2026.
“Kemarin kami mendapatkan tambahan lima nama baru. Hari Senin, 16 November, akan kami surati Inspektorat sekaligus mengirimkan tambahan lima nama dari sebelumnya. Ya, ada lima nama baru dengan ijazah yang sama,” ungkapnya.
Jejak Persoalan Universitas Tritunggal Surabaya
Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan penggunaan ijazah bermasalah di lingkungan ASN PPPK Dompu mencuat setelah LSM mengaku menemukan ketidaksesuaian data sejumlah pemilik ijazah dalam penelusuran pangkalan data pendidikan tinggi.
Dalam pemberitaan sebelumnya, ijazah yang dipersoalkan disebut berasal dari Universitas Tritunggal Surabaya. Perguruan tinggi tersebut pernah menjalankan program perkuliahan jarak jauh melalui kerja sama dengan Yayasan UBS di Kabupaten Bima.
Pemberitaan itu juga mengungkap bahwa program tersebut menjaring mahasiswa dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Dompu hingga Sumbawa.
Bahkan, terdapat catatan mengenai persoalan hukum penyelenggaraan pendidikan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, seluruh dugaan yang berkaitan dengan dokumen para pemilik ijazah saat ini tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian tersendiri.
Kini, bola berada di tangan Inspektorat Kabupaten Dompu. Publik menunggu apakah pemeriksaan awal tersebut akan berkembang menjadi audit lapangan dan verifikasi langsung kepada lembaga pendidikan tinggi yang berwenang.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai selembar ijazah. Jika dugaan ketidaksesuaian dokumen benar terbukti, persoalannya dapat menyentuh keabsahan dokumen persyaratan administrasi kepegawaian.
Inspektorat dituntut bekerja profesional, objektif, dan transparan agar persoalan ini tidak berhenti sebagai tumpukan laporan di atas meja pemeriksaan.
Komentar