Sumbawa, Radardemokrasi.com – Revitalisasi Dalam Loka menjadi polemik di tengah masyarakat. Menanggapi protes pembangunan fasilitas di halaman depan istana bersejarah tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, memilih membuka ruang dialog. Senin (16/11/2026), ia menggelar Musakara Ode atau musyawarah sederhana bersama tokoh adat, pimpinan DPRD, unsur pemerintah, dan perwakilan masyarakat.
Tidak ada meja rapat maupun kursi formal. Semua peserta duduk bersila beralaskan terpal di halaman Istana Dalam Loka. Suasana sederhana itu menjadi ruang untuk membicarakan persoalan yang belakangan menyita perhatian publik.
Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Sekretaris Daerah, sejumlah kepala perangkat daerah, serta perwakilan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). Perwakilan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan protes, termasuk Putra Moyo, turut mengikuti dialog.
Di hadapan peserta, Jarot menjelaskan bahwa pembangunan di halaman depan istana merupakan bagian dari penataan fasilitas pendukung. Salah satunya gedung VIP yang dipersiapkan sebagai ruang tunggu dan transit tamu kehormatan, termasuk fasilitas toilet.
Menurut Jarot, pekerjaan tersebut tidak bisa dipandang sebatas pembangunan toilet. Proyek itu merupakan bagian dari program revitalisasi tiga bangunan cagar budaya, yakni Istana Dalam Loka, Istana Bala’ Kuning, dan Istana Bala’ Putih. Program tersebut didukung anggaran sekitar Rp70 miliar dari Kementerian Kebudayaan.
“Program ini kita perjuangkan setengah mati. Kita berupaya agar tiga warisan sejarah yang menjadi identitas Tana Samawa mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat,” ujarnya. Ia juga menyebut dukungan Fachri Hamzah dalam memperjuangkan program tersebut.
Jarot menilai revitalisasi menjadi kesempatan besar untuk merawat warisan Kesultanan Sumbawa sekaligus mengembangkan wisata sejarah dan budaya. Apalagi, pada 2028 mendatang Sumbawa direncanakan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI).
Sebelum program berjalan, Jarot mengaku telah menghadap Sultan Sumbawa, YM Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV, untuk menyampaikan rencana penataan dan penyelamatan warisan sejarah tersebut. Menurutnya, Sultan menyambut baik ikhtiar pemerintah daerah.
Namun, polemik penolakan yang telah sampai ke kementerian menjadi perhatian tersendiri. Jarot berharap perbedaan persepsi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu program revitalisasi.
Ia menegaskan, pemerintah tetap membuka ruang kritik dan masukan masyarakat. Aspirasi warga, katanya, harus menjadi pertimbangan agar penataan kawasan tetap menghormati nilai sejarah, adat, dan karakter budaya Samawa.
Revitalisasi tersebut direncanakan berlanjut hingga 2027. Melalui Musakara Ode, Jarot berharap pemerintah dan masyarakat dapat menemukan titik temu. Sebab, menjaga warisan leluhur bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan bersama masyarakat Sumbawa.


Komentar