Opini Redaksi
Beranda / Opini Redaksi / Perpanjangan SK PPPK, Karung Data Jangan Diisi Ijazah Bermasalah!

Perpanjangan SK PPPK, Karung Data Jangan Diisi Ijazah Bermasalah!

Ilustrasi Karung Data PPPK PW (Foto: AI)
Ilustrasi Karung Data PPPK PW (Foto: AI)

Dompu, Radardemokrasi.com – Pemerintah pusat sedang menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola aparatur. Namun, Perpanjangan SK PPPK tidak boleh hanya menjadi urusan memperbarui dokumen kepegawaian. Ada hal yang jauh lebih penting: memastikan setiap nama, riwayat pengabdian, dan dokumen pendidikan yang menjadi dasar administrasi benar-benar memenuhi ketentuan. Jangan sampai karung data yang disiapkan untuk masa depan aparatur justru diisi dokumen yang masih menyisakan tanda tanya.

Melalui surat bernomor B/5769/SM.01.00/2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, pada 20 November 2026, pemerintah mengundang seluruh kepala badan kepegawaian daerah untuk mengikuti rapat koordinasi pada 24 November 2026.

Agendanya mempercepat pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Dalam bahan kebijakan Kemendikdasmen disebutkan terdapat 249.263 aparatur di daerah, terdiri atas 242.482 guru dan 6.781 tenaga teknis yang mengajar, yang diproyeksikan masuk dalam proses pengalihan tersebut mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung pembiayaan kebijakan ini. Angka tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab negara terhadap tenaga pendidik yang selama ini bekerja dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan.

Tiga Polisi Dipecat, Tetapi Keadilan Belum Selesai

Kebijakan ini patut mendapat perhatian positif. Namun, dukungan terhadap pengangkatan bukan berarti pemerintah boleh mengabaikan ketelitian administrasi.

Justru ketika perubahan status dan perpanjangan masa kontrak dilakukan, proses pemeriksaan harus semakin diperketat. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan jumlah nama sesuai daftar. Keabsahan dokumen yang menjadi dasar administrasi kepegawaian juga harus diperiksa.

Di sinilah persoalan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, perlu mendapat perhatian.

Muncul dugaan penggunaan ijazah Universitas Tritunggal Surabaya oleh sebagian aparatur yang berstatus PPPK Paruh Waktu. Persoalan ini perlu ditelusuri secara objektif, terutama menyangkut legalitas perguruan tinggi, status program studi, riwayat perkuliahan, dan keabsahan ijazah yang digunakan dalam administrasi kepegawaian.

Dugaan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kesimpulan bahwa ijazah yang digunakan tidak sah. Namun, pemerintah juga tidak sepatutnya mengabaikan persoalan yang telah menjadi perhatian publik.

Pekat Diguncang Ijazah Palsu, Rektor Wafat 2007!

Dokumen pendidikan merupakan salah satu dasar penting dalam administrasi kepegawaian. Karena itu, apabila terdapat keraguan terhadap keabsahannya, instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi kepada pihak perguruan tinggi maupun kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Jangan sampai persoalan yang belum selesai diverifikasi justru terbawa ke dalam proses perpanjangan kontrak dan pengalihan status kepegawaian.

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada dokumen yang diloloskan hanya karena nama pemiliknya sudah tercantum dalam daftar aparatur. Sebaliknya, jangan pula ada guru yang benar-benar memenuhi persyaratan kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi atau kelalaian operator.

Tenggat verifikasi dan validasi data pemerintah daerah pada 25 November 2026 menjadi ujian tersendiri. Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas.

SPTJM mengandung tanggung jawab atas kebenaran data. Artinya, pejabat yang menandatanganinya harus memastikan dokumen dan informasi yang diajukan telah diperiksa secara cermat.

Ijazah Kelas Jauh: Siapa yang Mulai Gelisah?

KemenPANRB, Kemendikdasmen, BKN, dan pemerintah daerah perlu memastikan proses pemadanan data berjalan transparan. Guru yang memenuhi ketentuan harus memperoleh kepastian. Sementara dokumen yang masih dipersoalkan harus diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini juga tidak boleh berhenti pada sektor pendidikan. Tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya yang berstatus PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan kepastian kebijakan dan perlakuan yang adil.

Persoalan ini juga tidak boleh berhenti pada sektor pendidikan. Tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya yang berstatus PPPK Paruh Waktu juga berhak mendapatkan kepastian kebijakan dan perlakuan yang adil.

Yang harus dijaga dari kebijakan pengangkatan PPPK Penuh Waktu bukan sekadar kecepatan pelaksanaannya, melainkan integritas seluruh proses. Perubahan status kepegawaian bukan hanya pergantian nomenklatur dalam surat keputusan. Kebijakan ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem kepegawaian negara.

Pemerintah harus membuktikan bahwa proses penataan aparatur dilakukan berdasarkan persyaratan, bukan kedekatan. Bukan berdasarkan siapa yang lebih dahulu masuk daftar, melainkan siapa yang benar-benar memenuhi ketentuan.

Karung data harus diperiksa sebelum ditutup. Jangan sampai ketika SK diperpanjang dan status kepegawaian ditingkatkan, persoalan administrasi yang seharusnya diselesaikan justru ikut terbawa.

Negara wajib memberikan kepastian kepada mereka yang mengabdi. Namun, kepastian itu harus berdiri di atas data yang benar, ijazah yang sah, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *