Dompu, Radardemokrasi.com – Persoalan ijazah Tritunggal Surabaya yang menyeret seorang guru di SDN 10 Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, memasuki babak baru. Setelah dipersoalkan LSM Rumah Demokrasi, muncul pengakuan mengejutkan dari guru berinisial NI yang mengaku membeli ijazah tersebut seharga Rp3,5 juta.
Persoalan ini bukan lagi sekadar mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan. Kini, perhatian juga mengarah pada tanggung jawab kepala sekolah yang menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk kepentingan administrasi pengangkatan NI sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Ketua LSM Rumah Demokrasi, Junaidin, dalam keterangannya kepada media ini mengatakan telah mempertanyakan dasar kepala sekolah menerbitkan SPTJM tersebut. Menurut dia, dokumen itu menjadi penting karena digunakan dalam proses pengurusan berkas PPPK penuh waktu guru bersangkutan.
Junaidin mempertanyakan bagaimana seorang kepala sekolah dapat memberikan pernyataan tanggung jawab mutlak apabila dasar keabsahan ijazah yang digunakan belum dipastikan.
Kepala SDN 10 Pekat, Jaharudin, ketika dikonfirmasi memberikan jawaban berbeda. Ia mengaku pihak sekolah tidak memiliki dasar maupun indikator untuk menentukan legalitas ijazah seorang guru.
” Terkait ijazah guru, kami tidak memiliki dasar dan indikator untuk menentukan dan memastikan bahwa ijazah tersebut legal atau tidak. Sepanjang guru bisa menunjukkan fotokopi legalisir dan ijazah aslinya, kami anggap memenuhi syarat,” kata Jaharudin.
Mengenai penempatan NI sebagai wali kelas, Jaharudin menyebut pihak sekolah berpedoman pada surat keputusan (SK) penempatan guru.
Namun, jawaban tersebut menyisakan pertanyaan. Jika sekolah tidak memiliki kemampuan memastikan legalitas ijazah, atas dasar apa dokumen persyaratan administrasi tersebut dinyatakan memenuhi syarat ketika SPTJM diterbitkan?
Di kesempatan berbeda, wartawan berhasil menemui NI. Dengan suara tertahan dan sesekali menahan tangis, ia mengaku memperoleh ijazah tersebut dari seseorang di Kota Dompu. Namun, NI enggan menyebutkan identitas orang yang menyerahkan ijazah itu kepadanya.
Ia secara terbuka mengaku membeli ijazah tersebut dengan harga Rp3.500.000. NI juga mengatakan tidak mengetahui apakah ijazah yang dibelinya asli atau palsu saat transaksi berlangsung.
“Baru sekarang saya tahu ternyata bisa dipersoalkan seperti ini,” ujarnya.
NI mengaku menyesali persoalan yang kini dihadapinya. Ia mengaku bingung mencari jalan keluar setelah penggunaan ijazah tersebut menjadi sorotan.
Pengakuan itu justru membuka pekerjaan rumah bagi pihak terkait. Dinas Pendidikan, instansi kepegawaian, dan aparat berwenang perlu menelusuri asal-usul ijazah, status legalitas dokumen, serta proses penerbitan SPTJM.
Sebab, pengakuan membeli ijazah bukan bukti tunggal bahwa dokumen tersebut palsu. Namun, pengakuan itu cukup menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan resmi.
Kini publik menunggu, apakah persoalan ini berhenti pada pengakuan seorang guru, atau berlanjut pada pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasinya.


Komentar