Dompu, Radardemokrasi.com – Hantu ijazah Tritunggal di SDN 05 Pekat, Kabupaten Dompu, bukan cerita tentang sesuatu yang kasatmata. Ia muncul melalui sederet pertanyaan yang belum terjawab: dari mana ijazah itu berasal, di mana riwayat akademiknya, siapa yang memverifikasi, hingga siapa yang membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pemberkasan pengangkatan PPPK?
Kasus ini merupakan kelanjutan dari pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan penggunaan ijazah ilegal oleh sejumlah alumni Universitas Tritunggal Surabaya. Kali ini, sorotan mengarah kepada seorang guru PPPK Penuh Waktu berinisial NN yang bertugas di SDN 05 Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026, Junaidin dari LSM Rumah Demokrasi Kabupaten Dompu mengungkapkan bahwa NN diduga menggunakan ijazah Universitas Tritunggal Surabaya dengan mengaku sebagai alumni angkatan 2014 melalui program kelas jarak jauh yang disebut-sebut melibatkan UBS di Kabupaten Bima.
Bagi Junaidin, persoalan tersebut menyimpan kejanggalan yang tidak bisa dianggap sebagai urusan administrasi biasa.
Ia merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 210/Pid.B/2011/PN.RBI, tertanggal 16 Juni 2011. Dalam perkara tersebut, Syukrin M. Siddik, S.Pd., M.Pd., yang dikaitkan dengan pengelolaan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut, dinyatakan bersalah terkait penyelenggaraan lembaga pendidikan tanpa izin pemerintah dan dijatuhi pidana penjara selama dua tahun.
Di sinilah pertanyaan Junaidin mulai mengarah pada sesuatu yang lebih besar.
Jika persoalan penyelenggaraan kelas jauh tersebut telah berhadapan dengan proses hukum sejak 2011, bagaimana mungkin ijazah yang diklaim berasal dari program tersebut masih beredar hingga kemudian digunakan sebagai dokumen pendidikan seorang guru PPPK pada angkatan 2014?
Pertanyaan itu belum selesai. Sebab, ada satu kejanggalan lain yang justru dianggap lebih mencolok.
IJAZAH PGSD YANG DIPERTANYAKAN
Junaidin mengungkapkan bahwa ijazah NN mencantumkan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Padahal, berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, program studi PGSD tidak ditemukan dalam daftar program studi Universitas Tritunggal Surabaya pada periode yang dipersoalkan.
Menurut Junaidin, program studi yang diketahui pernah ada di perguruan tinggi tersebut meliputi Teknik Industri, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tidak termasuk PGSD.
Perbedaan itulah yang menjadi salah satu titik paling mencurigakan dalam penelusuran Rumah Demokrasi Dompu.
Bagaimana mungkin seseorang memiliki ijazah dengan gelar pendidikan PGSD apabila program studi tersebut tidak ditemukan dalam catatan program studi yang ditelusuri?
Apakah program studi tersebut pernah memiliki izin penyelenggaraan? Apakah ada dasar hukum yang memungkinkan penerbitan ijazah PGSD atas nama Universitas Tritunggal Surabaya? Atau terdapat persoalan lain dalam proses penerbitan dokumen tersebut?
Junaidin menyebut masih terdapat sejumlah kejanggalan lain yang belum seluruhnya dapat diungkapkan kepada publik.
Menurut dia, apabila semua temuan tersebut dibuka secara bersamaan, persoalannya akan semakin panjang dan memerlukan pemeriksaan serius dari instansi berwenang.
JEJAK NN DI PDDIKTI TAK DITEMUKAN
Pusaran persoalan kemudian mengarah ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
Junaidin mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran data melalui PDDikti. Dari hasil penelusuran yang disampaikan kepada wartawan, pihaknya tidak menemukan nama NN sebagai mahasiswa, tidak menemukan data Universitas Tritunggal Surabaya sebagaimana yang ditelusuri, maupun riwayat akademik yang menunjukkan NN pernah terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.
Bagi Rumah Demokrasi Dompu, hasil penelusuran itu merupakan indikasi awal yang harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi oleh otoritas pendidikan tinggi.
Junaidin menegaskan bahwa berdasarkan rangkaian temuan dan dokumen yang dikumpulkan pihaknya, ia menduga ijazah yang digunakan NN merupakan ijazah ilegal dan palsu.
Pernyataan tersebut merupakan tudingan pelapor yang masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen asli, data akademik, legalitas program studi, serta keterangan resmi lembaga berwenang.
Namun, pertanyaan yang kini mengemuka bukan semata-mata mengenai keberadaan nama NN dalam pangkalan data pendidikan tinggi.
Jika riwayat akademiknya tidak ditemukan, bagaimana dokumen tersebut bisa masuk ke dalam proses administrasi seleksi PPPK? Siapa yang memeriksa? Siapa yang menyatakan dokumen itu memenuhi persyaratan? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran administrasi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini mengarah ke lingkungan SDN 05 Pekat.
DUA KALI SOMASI, DUA KEPALA SEKOLAH DIPERTANYAKAN
Rumah Demokrasi Dompu mengaku telah dua kali melayangkan somasi atau permintaan klarifikasi kepada pihak SDN 05 Pekat.
Somasi pertama ditujukan kepada Syamsudin, S.Pd., mantan kepala sekolah. Somasi berikutnya ditujukan kepada Ahmad, kepala sekolah yang kini menjabat.
Keduanya dimintai penjelasan mengenai proses administrasi NN, terutama berkaitan dengan verifikasi ijazah, penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pemberkasan kelulusan PPPK, serta penugasan NN sebagai guru kelas.
Junaidin mempertanyakan bagaimana mungkin dokumen pendidikan yang menjadi dasar persyaratan pengangkatan PPPK dapat diproses tanpa verifikasi awal yang memadai.
Ia secara khusus mempertanyakan peran mantan kepala sekolah, Syamsudin, yang menurut dugaan pelapor berkaitan dengan dokumen SPTJM kelulusan NN.
Sementara kepada kepala sekolah aktif, Ahmad, Junaidin mempertanyakan dasar penugasan NN sebagai guru kelas ketika dokumen ijazah yang bersangkutan belum diperlihatkan dan keabsahannya masih dipersoalkan.
Dua jabatan kepala sekolah, dua periode kepemimpinan, dan satu ijazah yang kini menjadi sumber persoalan.
Namun, ketika dikonfirmasi, keduanya justru menyampaikan keterangan yang berbeda.
AHMAD: SAYA BELUM PERNAH MELIHAT IJAZAHNYA
Melalui sambungan telepon, Ahmad membenarkan bahwa NN merupakan guru yang bertugas di SDN 05 Pekat.
Namun, pengakuannya mengenai dokumen pendidikan NN justru memunculkan pertanyaan baru.
“Ia benar ada. Tapi sejauh ini saya belum pernah melihat ijazah guru NN yang bersangkutan. Sempat saya minta diperlihatkan, namun sampai sekarang belum diindahkan oleh yang bersangkutan untuk diperlihatkan,” kata Ahmad.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena Ahmad mengaku belum pernah melihat ijazah NN secara langsung, meskipun yang bersangkutan tercatat sebagai guru di sekolah yang dipimpinnya.
Jika demikian, bagaimana proses verifikasi dokumen pendidikan dilakukan ketika NN ditugaskan sebagai guru kelas?
Apakah dokumen ijazah tersebut pernah diperiksa oleh pejabat sebelumnya? Apakah terdapat salinan dokumen dalam arsip sekolah? Atau justru proses pemeriksaan belum pernah dilakukan secara menyeluruh?
Ahmad perlu menjelaskan lebih lanjut bagaimana dasar administrasi penugasan NN sebagai guru kelas, termasuk dokumen apa saja yang menjadi landasan keputusan tersebut.
SYAMSUDIN: KALAU ADA TANDA TANGAN SAYA, BERARTI DITIRU
Keterangan yang lebih mengejutkan datang dari Syamsudin, S.Pd., mantan kepala sekolah SDN 05 Pekat.
Melalui sambungan WhatsApp, Syamsudin menjelaskan bahwa pihak sekolah pada prinsipnya hanya membantu siapa pun yang datang membawa ijazah dengan tujuan melamar pekerjaan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui persoalan keabsahan ijazah NN dan mempersilakan wartawan mengonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
Syamsudin kemudian menyampaikan bantahan yang cukup tegas mengenai dokumen SPTJM pemberkasan kelulusan PPPK NN.
“Begini, kami di sekolah hanya membantu siapa pun yang ke sekolah dengan membawa ijazah tujuan ingin melamar pekerjaan tetap kami terima. Tapi kalau ditanya masalah ijazah saya tidak tahu. Silakan tanya yang bersangkutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sejak NN masuk ke sekolah, dinyatakan lulus PPPK, bahkan hingga mendapatkan sertifikasi guru, dirinya mengaku tidak pernah menandatangani SPTJM pemberkasan kelulusan NN.
“Selama dia masuk di sekolah ini, sejak NN lulus PPPK bahkan sampai mendapatkan sertifikasi guru, saya belum pernah tanda tangan SPTJM pemberkasan kelulusan NN. Kalaupun ada tanda tangan saya berarti dia NN tiru karena dianggap gampang,” kata Syamsudin.
Pernyataan itu belum berhenti di situ.
Syamsudin juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam seluruh urusan pemberkasan NN hingga dinyatakan lulus PPPK.
“Dan memang semua urusan itu sampai dia lulus tidak pernah saya dilibatkan atau saya ikut terlibat. Mungkin itu saja dan saya harap NN diproses saja yang bersangkutan dan tidak perlu melibatkan orang lain,” ujarnya.
Bantahan Syamsudin tersebut membuka persoalan baru yang tidak kalah serius.
Jika memang terdapat dokumen SPTJM dengan tanda tangan yang mengatasnamakan dirinya, siapa yang menandatanganinya? Apakah tanda tangan tersebut benar berasal dari Syamsudin?
Jika bukan, siapa yang membuat atau menggunakan tanda tangan tersebut?
Pernyataan Syamsudin mengenai kemungkinan tanda tangannya ditiru merupakan keterangan pribadi yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen asli dan, apabila diperlukan, pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan.
Tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan maupun bantahan. Dokumen yang dipersoalkan harus dibuka dan diperiksa.
NN BELUM MENJAWAB
Di tengah silang keterangan tersebut, wartawan telah berupaya menghubungi NN melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi mengenai ijazah Universitas Tritunggal Surabaya yang dipersoalkan.
Konfirmasi juga diarahkan pada riwayat pendidikan NN, program studi PGSD yang tercantum dalam ijazah, proses penggunaan dokumen tersebut dalam seleksi PPPK, serta tudingan mengenai ketidaksesuaian data akademik di PDDikti.
Namun, hingga berita ini disusun, NN belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi tersebut.
Media ini tetap memberikan kesempatan kepada NN untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun dokumen pendukung guna menjelaskan persoalan yang berkembang.
Apabila NN memberikan keterangan setelah berita ini ditayangkan, media akan memuat penjelasannya secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Pers.
MISTERI YANG HARUS DIBUKA INSPEKTORAT DAN BKPSDM
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada silang pernyataan antara pelapor, mantan kepala sekolah, dan kepala sekolah aktif.
Ada tanggung jawab administrasi yang perlu ditelusuri oleh Dinas Pendidikan, BKPSDM, Inspektorat, serta instansi pendidikan tinggi yang memiliki kewenangan memeriksa legalitas perguruan tinggi dan program studi.
Sedikitnya ada beberapa hal yang harus dibuka secara terang.
Pertama, keaslian ijazah NN dan legalitas program studi PGSD yang tercantum di dalamnya.
Kedua, riwayat akademik NN, termasuk bukti penerimaan mahasiswa, proses perkuliahan, kelulusan, dan penerbitan ijazah.
Ketiga, dokumen SPTJM yang digunakan dalam pemberkasan kelulusan PPPK, termasuk siapa yang menandatangani dan kapan dokumen tersebut dibuat.
Keempat, proses verifikasi persyaratan pendidikan ketika NN mengikuti seleksi dan pengangkatan PPPK.
Kelima, dasar penugasan NN sebagai guru kelas serta dokumen pendidikan yang menjadi landasan pemberian sertifikasi guru.
Apabila ditemukan pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan administrasi, proses penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila tudingan terhadap NN tidak terbukti, yang bersangkutan juga berhak memperoleh pemulihan nama baik.
Sebab, putusan PN Raba Bima tahun 2011 merupakan fakta perkara hukum terhadap pihak yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Putusan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap ijazah yang diklaim berasal dari Tritunggal Surabaya adalah palsu. Legalitas ijazah NN tetap harus diperiksa secara tersendiri.
Kini, SDN 05 Pekat menghadapi serangkaian pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Kepala sekolah aktif mengaku belum pernah melihat ijazah NN. Mantan kepala sekolah membantah menandatangani SPTJM dan bahkan menyebut tanda tangannya bisa saja ditiru. Sementara NN belum memberikan penjelasan.
Di balik selembar ijazah itu, ada jejak pendidikan yang harus dibuktikan, dokumen administrasi yang harus diperiksa, dan tanggung jawab pejabat yang tidak boleh dibiarkan mengambang.
Hantu ijazah itu tidak akan hilang hanya dengan bantahan. Ia hanya bisa disingkap melalui pembuktian, pemeriksaan dokumen, dan keberanian membuka seluruh jejak administrasi yang selama ini dipertanyakan.
RADARDEMOKRASI.COM akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan membuka ruang bagi seluruh pihak untuk memberikan klarifikasi.


Komentar