Mataram, Radardemokrasi.com – Bapenda NTB kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah melalui keikutsertaan pada Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Kamis (16/7).
Bapenda NTB memandang forum ini sebagai ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Pembukaan Raker APPSI dihadiri para kepala daerah, pejabat pemerintah provinsi, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
Forum tersebut menjadi ajang bertukar gagasan mengenai penguatan kebijakan pembangunan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, hingga penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Bagi Bapenda NTB, kehadiran dalam forum nasional tersebut bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan.
Momentum itu dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kerja sama antarprovinsi dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Bapenda NTB juga menaruh perhatian terhadap berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan pemerintah provinsi lain.
Pertukaran pengalaman dinilai penting untuk menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik, digitalisasi layanan perpajakan daerah, hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
Raker APPSI juga menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan arah pembangunan nasional.
Kolaborasi antarpemerintah provinsi dipandang semakin penting di tengah dinamika ekonomi, perubahan regulasi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui partisipasi aktif tersebut, Bapenda NTB berharap lahir berbagai rekomendasi konkret yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Penguatan koordinasi, inovasi kebijakan, serta kolaborasi lintas provinsi diyakini menjadi modal penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, Bapenda NTB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong optimalisasi PAD melalui berbagai strategi yang adaptif, transparan, dan berbasis pelayanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Forum tersebut juga membuka peluang lahirnya kerja sama lintas provinsi dalam pengembangan inovasi pelayanan, transformasi digital perpajakan daerah, penguatan investasi, peningkatan daya saing daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar