Dompu, Radardemokrasi.com – Delapan Tamparan untuk DPRD Dompu bukan sekadar judul. Ia adalah potret sebuah ruang demokrasi yang mendadak basah diguyur kritik.
Dalam hitungan hari, gedung wakil rakyat itu seperti berada di tengah hujan deras pada siang bolong.
Bukan hujan air, melainkan hujan tuntutan, hujan kegelisahan, dan hujan pertanyaan dari masyarakat sipil yang datang silih berganti.
Delapan Tamparan untuk DPRD Dompu lahir dari delapan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Delapan isu berbeda. Delapan jeritan yang berasal dari persoalan nyata. Delapan kali pula publik berharap ada keberanian politik untuk menjawab.
Semuanya bermula dari isu yang tak pernah kehilangan relevansi: narkoba. LSM mendatangi DPRD membawa kegelisahan atas darurat narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Namun ironi justru menyambut. Tak satu pun anggota DPRD hadir. Kursi-kursi kosong lebih dulu berbicara daripada suara para wakil rakyat. Demokrasi seolah kehilangan pendengarnya.
Belum reda soal itu, gelombang kedua datang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Bukan karena gagasan memberi makan anak-anak adalah sesuatu yang keliru, melainkan karena tata kelolanya dipertanyakan. Transparansi, pemerataan, hingga keberpihakan kepada masyarakat kecil menjadi titik kritik yang mengemuka.
Lalu datang persoalan yang setiap hari dirasakan rakyat kecil: kelangkaan LPG tiga kilogram. Tabung hijau yang semestinya menjadi penyangga dapur keluarga justru menjelma barang langka. Harga bergerak liar, distribusi dipertanyakan, sementara masyarakat hanya bisa mengantre dalam ketidakpastian.
Gelombang berikutnya menyasar PLN. RDPU berubah menjadi ruang membedah pelayanan sekaligus mempertanyakan logika keuntungan perusahaan ketika masyarakat masih mengeluhkan kualitas layanan. Di tengah kebutuhan listrik yang menjadi urat nadi kehidupan modern, pelayanan publik tak boleh sekadar dihitung dengan angka laba.
Belum selesai, isu narkoba kembali menghantam meja DPRD. Seakan ingin menegaskan bahwa persoalan itu belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai. Kritik yang sama datang dua kali biasanya bukan karena masyarakat gemar mengulang cerita, melainkan karena jawaban belum juga ditemukan.
Program MBG kembali menjadi agenda berikutnya. Namun kali ini yang mencolok bukan hanya substansi persoalan. Pemerintah Kabupaten Dompu justru tidak hadir. RDPU kembali kehilangan salah satu pihak yang seharusnya memberikan penjelasan.
Forum yang dirancang sebagai ruang dialog berubah menjadi ruang yang menyisakan tanda tanya.
Dan akhirnya, evaluasi kembali terhadap kelangkaan LPG tiga kilogram menutup rangkaian itu.
Delapan kali RDPU. Delapan isu yang sesungguhnya memiliki satu benang merah: masyarakat sedang meminta negara hadir lebih dekat.
Delapan Tamparan untuk DPRD Dompu semestinya dibaca sebagai alarm, bukan serangan.
Demokrasi memang tidak dibangun dari tepuk tangan, melainkan dari keberanian mendengar kritik. LSM menjalankan fungsi kontrolnya.
Publik menyampaikan keresahan. Kini giliran lembaga politik menunjukkan kapasitasnya menjawab.
Gedung DPRD bukan museum yang hanya menyimpan sejarah pemilu lima tahunan. Ia harus hidup bersama denyut persoalan rakyat.
Kursi-kursi empuk di ruang sidang tidak boleh lebih banyak menyaksikan ruang kosong daripada perdebatan yang menghasilkan solusi.
Yang paling berbahaya bukanlah banyaknya RDPU. Yang paling berbahaya adalah ketika forum-forum itu berubah menjadi rutinitas tanpa tindak lanjut. Ketika kritik hanya dicatat, bukan dijawab.
Ketika aspirasi hanya didengar, bukan diperjuangkan.
Mungkin benar, sepekan terakhir DPRD Dompu sedang diguyur hujan deras. Tetapi hujan selalu membawa pilihan. Ada yang memilih berteduh sambil menunggu reda. Ada pula yang memilih keluar, membasahi diri, lalu bekerja memperbaiki atap yang bocor.
Publik kini menunggu pilihan yang akan diambil DPRD Dompu. Sebab Delapan Tamparan untuk DPRD Dompu bukan akhir dari cerita. Ia bisa menjadi awal lahirnya kepercayaan baru, atau justru penanda bahwa jarak antara rakyat dan wakilnya semakin lebar.
Dan dalam demokrasi, tamparan paling keras bukan berasal dari suara demonstran. Tamparan paling keras adalah ketika rakyat perlahan berhenti percaya kepada mereka yang dipilih untuk mewakili suara mereka. [M. Aulia]
Komentar