Mataram, Radardemokrasi.com – Di tengah pertumbuhan industri kreatif yang kian kompetitif, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menata ulang cara menilai produk wastra dan kriya daerah. Tidak lagi sekadar berbasis selera, kurasi diarahkan menuju standar yang lebih objektif, terukur, dan profesional.
Langkah itu diwujudkan melalui Capacity Building Kurasi Wastra dan Kriya untuk Pengetahuan Teknis dan Standar Kurasi yang Profesional yang digelar di Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTB, Selasa (23/6), bertempat di PLUT MUKM Provinsi NTB. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan melibatkan pengurus Dekranasda kabupaten/kota serta provinsi.
Ketua Dekranasda NTB, Sinta M. Iqbal, menilai selama ini proses kurasi produk kerajinan kerap bersifat subjektif. Penilaian sering kali ditentukan oleh preferensi personal, bukan pada standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sudah terlalu banyak pameran yang kita lewati yang sistemnya pada akhirnya adalah like and dislike. Jadi sangat subjektif. Hari ini kita akan belajar guidance-nya, pakemnya, bagaimana saat mengkurasi itu seharusnya dilakukan,” kata Sinta.
Ia menyebut, penyusunan sistem kurasi ini tidak lepas dari proses pembelajaran terhadap praktik yang diterapkan sejumlah lembaga, termasuk Uniqlo dan Bank Indonesia Perwakilan NTB. Dari sana, Dekranasda melihat pentingnya kurasi yang tidak hanya menilai aspek estetika, tetapi juga kualitas, konsistensi, hingga potensi pasar.
Melalui pelatihan ini, Dekranasda NTB menargetkan lahirnya standar kurasi yang seragam di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Harapannya, produk yang lolos kurasi daerah sudah memiliki kualitas yang siap bersaing sebelum masuk tahap kurasi nasional.
“Sistemnya nanti banyak diskusi. Tidak satu arah. Kita ingin teman-teman juga bisa menyampaikan kendala saat kurasi. Setelah ini kita juga akan mulai praktik kecil-kecilan, termasuk masuk ke sekolah-sekolah karena itu juga bagian dari program,” ujar Sinta.
Sementara itu, Sekretaris Dekranasda NTB, Siti Nur Susila, menjelaskan kegiatan ini diikuti 20 peserta dari pengurus Dekranasda kabupaten/kota dan provinsi.
Mereka akan menjadi garda terdepan dalam proses seleksi produk unggulan daerah.
“Karena nanti mereka yang pertama mengkurasi produk pengrajin di kabupaten/kota, sebelum naik ke tingkat provinsi, dan selanjutnya dikurasi Dewan Kurasi Nasional Dekranas,” katanya.
Selama pelatihan, peserta mendapat materi berbeda setiap hari. Hari pertama difokuskan pada wastra dan busana, sementara hari kedua pada kriya dengan menghadirkan empat narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Dalam implementasinya, kurasi tenun NTB kini menitikberatkan pada empat aspek utama: keaslian, estetika, fungsi, dan nilai jual.
Empat indikator ini menjadi dasar untuk memastikan produk tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki identitas budaya dan daya saing ekonomi.
Lebih jauh, kurasi diposisikan bukan sekadar proses seleksi, melainkan upaya menjaga warisan budaya agar tetap relevan dengan kebutuhan industri modern. Di saat yang sama, mekanisme ini diharapkan mampu mencegah eksploitasi budaya serta meningkatkan kualitas produk UMKM.
Dengan dorongan standarisasi ini, Dekranasda NTB berharap wastra dan kriya daerah tidak hanya bertahan sebagai produk tradisional, tetapi naik kelas menjadi komoditas kreatif bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar nasional hingga global.
Komentar