Dompu, Radardemokrasi.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Dompu mengikuti Verifikasi Lapangan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka nominasi Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026, pada 26–27 Oktober 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melihat pelaksanaan pengarusutamaan gender sekaligus menilai komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Verifikasi lapangan juga menjadi kesempatan untuk meninjau sejauh mana kebijakan dan program daerah memberi ruang bagi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk memastikan pengalaman, kebutuhan, serta kepentingan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pembangunan. Pendekatan ini penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, PUG tidak cukup hanya tercantum dalam dokumen perencanaan. Penerapannya perlu tercermin melalui kebijakan, program kerja, penganggaran, serta layanan publik yang memperhatikan kesenjangan dan kebutuhan gender di berbagai sektor.
Verifikasi lapangan dalam rangka nominasi Penghargaan Parahita Ekapraya menjadi salah satu tahapan untuk melihat upaya pemerintah daerah dalam menjalankan strategi tersebut. Proses ini juga berkaitan dengan konsistensi perangkat daerah dalam membangun koordinasi serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pengarusutamaan Gender Dompu menjadi perhatian penting karena pembangunan yang responsif gender membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, bukan hanya satu organisasi perangkat daerah. Perencanaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik merupakan sejumlah bidang yang dapat berkontribusi terhadap kesetaraan akses serta kesempatan masyarakat.
Melalui kegiatan verifikasi pada 26–27 Oktober ini, pelaksanaan PUG di Kabupaten Dompu dievaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang lebih inklusif. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan untuk melihat capaian yang telah dilakukan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan.
Bagi pemerintah daerah, penghargaan bukan semata-mata soal pengakuan atas pelaksanaan program. Hal yang tidak kalah penting ialah memastikan prinsip kesetaraan benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
PUG yang berjalan berkelanjutan membutuhkan komitmen, koordinasi, dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, perspektif gender tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi menjadi bagian dari cara pemerintah merancang pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara lebih adil.
Informasi kegiatan ini disampaikan oleh Miftahul Suadah. Pelaksanaan verifikasi menjadi salah satu tahapan dalam menilai upaya Kabupaten Dompu memperkuat pembangunan yang responsif gender.
Komentar