Mataram, Radardemokrasi.com – Evaluasi DKP NTB menjadi penegasan penting bagi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Rapat evaluasi Semester I Tahun 2026 yang digelar di UPT BLUD Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Mataram, Selasa, 8 Juli 2026, menjadi momentum menyusun strategi menghadapi enam bulan terakhir tahun anggaran.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB serta dihadiri Sekretaris Dinas, seluruh kepala bidang, Kepala UPT BLUD beserta pejabat eselon IV.
Hadir pula perwakilan Wildlife Conservation Society (WCS) dan Bentang Alam Nusantara sebagai mitra pembangunan sektor kelautan.
Dalam arahannya, Kepala Dinas menegaskan Evaluasi DKP NTB harus menjadi dasar memperbaiki pelaksanaan program agar tetap mengacu pada RPJMD dan Renstra.
Seluruh program prioritas Semester II diminta dipetakan secara rinci sehingga pelaksanaannya lebih efektif, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.
Selain itu, Evaluasi DKP NTB juga menekankan pentingnya reviu berkala terhadap seluruh indikator kinerja Tahun 2026.
Setiap target yang telah tercapai wajib didukung dokumen dan bukti administrasi yang valid sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Bagi indikator yang belum memenuhi target pada Semester I, seluruh UPT BLUD BPSDKP diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan melalui penguatan koordinasi, optimalisasi waktu, dan penyelesaian program secara tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu mengejar seluruh target hingga akhir tahun.
Tidak hanya mengejar capaian angka, Evaluasi DKP NTB juga menggarisbawahi pentingnya budaya kerja berbasis data, disiplin administrasi, serta konsistensi pelaporan. Seluruh indikator kinerja harus terdokumentasi dengan baik agar sejalan dengan sasaran pembangunan daerah.
Melalui Evaluasi DKP NTB, pemerintah berharap seluruh perangkat organisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan setiap program pembangunan sektor kelautan serta perikanan berjalan efektif.
Dengan demikian, Evaluasi DKP NTB diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan target pembangunan daerah Tahun 2026.
“Langkah ini diharapkan mempercepat pembangunan kelautan yang berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel.”
Komentar