Mataram, Radardemokrasi.com – Kemiskinan jadi benteng NTB melawan perdagangan orang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ingin pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhenti pada penangkapan pelaku atau penyelamatan korban.
Strategi kini digeser ke hulu: mengurangi kemiskinan, memperkecil kerentanan sosial, dan memperkuat perlindungan pekerja migran.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan daerahnya memiliki tingkat kerentanan tinggi karena menjadi salah satu kantong pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Banyak kasus TPPO berkaitan dengan keberangkatan melalui jalur nonprosedural.
“Pencegahan harus dimulai dari akar persoalan,” kata Iqbal saat membuka Dialog Strategis Penanganan dan Pencegahan TPPO di NTB, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut dia, kemiskinan membuat sebagian warga berani mengambil risiko bekerja melalui jalur tidak aman. Saat ini kemiskinan NTB berada di kisaran 12 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem sekitar 2 persen.
Pemprov NTB menjalankan Program Desa Berdaya dengan sasaran sekitar 40 desa setiap tahun. Sektor peternakan, perikanan, dan usaha produktif masyarakat didorong sebagai penyangga ekonomi keluarga.
Targetnya agresif: kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada 2029 dan angka kemiskinan turun menjadi satu digit.
Kemiskinan jadi benteng NTB melawan perdagangan orang juga diperkuat melalui akses Kredit Usaha Rakyat bagi pekerja migran.
Pembiayaan resmi diharapkan memangkas ketergantungan calon pekerja migran terhadap rentenir dan jeratan utang yang bisa dimanfaatkan pelaku TPPO.
Perlindungan diperluas kepada keluarga pekerja migran. Pemprov menyiapkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak pekerja migran, termasuk pengasuhan dan komunikasi dengan orang tua di luar negeri. Pemerintah juga menyoroti lansia yang mengasuh cucu serta menyiapkan safe house bagi korban.
Ketua Umum JarNas APO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai pendekatan NTB berpotensi menjadi contoh nasional. Menurutnya, perdagangan orang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, migrasi, perlindungan sosial, perempuan, dan anak.
Saraswati menekankan pentingnya data terintegrasi, literasi digital, serta pengawasan terhadap modus perekrutan melalui media sosial. Ia juga mendukung rencana safe house dan Sekolah Rakyat.
Komitmen itu ditandai penyerahan SK Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi NTB.
Direktur Eksekutif Yayasan Parinama Astha, Magdalena Pasaribu, menyatakan kesiapan memperkuat kolaborasi. ParTha membawa empat pilar: pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta reintegrasi.
Pertemuan tersebut menegaskan satu pesan: perang melawan perdagangan orang tidak cukup dengan hukum. Ia membutuhkan ekonomi yang kuat, keluarga terlindungi, pendidikan yang aman, dan negara yang hadir sebelum korban terjebak.
Komentar