Mataram, Radardemokrasi.com Desa Berdaya NTB menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan perempuan, masyarakat, dan aparat keamanan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam sesi panel Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Lombok Raya Hotel, Mataram, Selasa (17/11/2026). Forum itu mengangkat tema mewujudkan Desa Berdaya yang inklusif sebagai sistem keamanan berbasis polisi bersama masyarakat.
Di hadapan jajaran kepolisian dan instansi terkait, Wagub menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program pemerintah pusat, kabupaten, hingga provinsi berisiko tidak memberikan hasil maksimal apabila akar kemiskinan di tingkat desa tidak diselesaikan.
Melalui program Desa Berdaya, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap desa mengajukan proposal penggunaan anggaran mulai Rp300 juta, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Namun, persoalan desa bukan hanya soal ekonomi. Kerawanan sosial juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kondisi keluarga. Karena itu, perempuan dinilai memiliki posisi penting dalam mendeteksi persoalan sejak dini.
Wagub menyebut kader Posyandu sebagai salah satu kekuatan masyarakat yang dapat membantu mengenali berbagai persoalan dasar keluarga. Pemberdayaan ekonomi perempuan dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan desa juga perlu diperkuat.
Dukungan TNI dan Polri turut menjadi perhatian. Kehadiran Babinsa serta instrumen keamanan masyarakat diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program agar berjalan tertib, terutama di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas desa.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja menyebut institusinya sebagai salah satu pelopor pengarusutamaan gender di lingkungan Polri. Ia mengungkapkan, sekitar 20 persen Kapolres di wilayah NTB merupakan Polisi Wanita (Polwan).
Kapolda menilai pengarusutamaan gender perlu menjadi budaya organisasi. Pihaknya juga menjalankan pendekatan kultural melalui program Jumat Keliling dan Subuh Keliling untuk menyerap langsung dinamika masyarakat.
Workshop tersebut turut dihadiri Brigjen Pol Boro Windu Danandito, Lalu Hamdi, Ahmad Masyhuri, serta jajaran pimpinan Polda NTB. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mempertemukan agenda keamanan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan desa dalam satu gerakan yang berkelanjutan.


Komentar