Dompu, Radardemokrasi.com – Pendampingan KPM menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di wilayah UPTD Kempo dan UPTD Pekat. Kegiatan yang digelar pemerintah provinsi tersebut difokuskan pada pembinaan kelembagaan sekaligus peningkatan kemampuan kelompok dalam mengelola program pemberdayaan.
Dalam kegiatan tersebut, para penerima manfaat memperoleh arahan, motivasi, dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kemampuan mengembangkan program yang telah diterima. Upaya itu diharapkan mampu melahirkan kelompok yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing.
Selain menjadi wadah pembinaan, pendampingan juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan koordinasi antara pemerintah, pendamping, dan kelompok penerima manfaat. Melalui proses ini, berbagai kendala pelaksanaan program dapat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusi agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini mampu mendorong kelompok untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hasilnya tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Pemerintah menegaskan, keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pendamping, dan Kelompok Penerima Manfaat menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Komentar