Mataram, Radardemokrasi.com – BSPS Terintegrasi menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T., didampingi Kepala Bidang PKP, Mulyadi, S.T., M.T., menghadiri rapat yang dibuka Kepala Bappeda, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si. Forum tersebut bertujuan menyatukan langkah seluruh organisasi perangkat daerah dalam mengintegrasikan program bantuan perumahan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa BSPS Terintegrasi menjadi pendekatan baru dalam penanganan rumah tidak layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan dipadukan dengan berbagai program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat memperoleh peluang meningkatkan pendapatan.
Melalui pola tersebut, penerima bantuan tidak hanya memiliki rumah yang layak huni, tetapi juga memperoleh dukungan berupa modal usaha maupun pendampingan ekonomi. Skema ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., yang turut menghadiri rapat, menegaskan komitmen pemerintah daerah menyelesaikan target pembangunan dan perbaikan 10 ribu rumah. Menurutnya, Program Desa Berdaya menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah.
Ia menekankan bahwa BSPS Terintegrasi harus diawali dengan verifikasi dan pencocokan data calon penerima manfaat. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan intervensi pemerintah.
Sinergi antar-OPD menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program. Pendampingan yang berkesinambungan diyakini mampu memperkuat dampak bantuan perumahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, BSPS Terintegrasi diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Desa Berdaya Transformatif. Pemerintah Provinsi NTB optimistis target pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dicapai sehingga masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang sehat dan layak, tetapi juga fondasi ekonomi yang lebih kuat. Dengan demikian, BSPS Terintegrasi menjadi model pembangunan yang menyatukan aspek sosial, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.
Komentar