Kota Bima, Radardemokrasi.com -Distribusi Semen Bima menjadi perhatian dalam rapat evaluasi kegiatan pembongkaran semen di Pelabuhan Bima yang digelar PT Pelindo Cabang Bima, Selasa, 7 Juli 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Bima, KSOP Kelas IV Bima, distributor semen, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rapat dipimpin General Manager PT Pelindo Cabang Bima sebagai tindak lanjut atas meningkatnya kendala distribusi yang berdampak terhadap pasokan dan harga semen di Kota Bima. Distribusi Semen Bima dinilai harus segera dibenahi agar kebutuhan masyarakat dan sektor pembangunan tidak terganggu.
Dalam pembahasan terungkap, tingginya aktivitas kapal pengangkut jagung menjadi salah satu penyebab utama antrean kapal semen untuk memperoleh jadwal sandar di Pelabuhan Bima.
Akibatnya, proses bongkar muat berlangsung lebih lama sehingga memperlambat penyaluran semen ke Kota Bima dan wilayah sekitarnya.
Selain persoalan antrean kapal, rapat juga menyoroti meningkatnya biaya operasional angkutan laut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan tarif bongkar muat yang dinilai perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara lebih baik agar tidak semakin membebani biaya distribusi.
Distribusi Semen Bima menjadi perhatian bersama karena setiap hambatan di pelabuhan berpotensi memengaruhi ketersediaan stok hingga harga di tingkat konsumen. Peserta rapat menilai koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan distribusi.
Seluruh peserta rapat sepakat bahwa kelancaran distribusi harus dijaga melalui penataan jadwal sandar kapal, penguatan koordinasi antarlembaga, serta evaluasi berkala terhadap sistem bongkar muat di Pelabuhan Bima. Dengan langkah tersebut, Distribusi Semen Bima diharapkan kembali normal sehingga pasokan tetap terjaga dan harga semen tetap stabil.
Upaya bersama itu juga menjadi bagian penting untuk memastikan Distribusi Semen Bima mampu mendukung kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Bima.
Pemerintah daerah bersama PT Pelindo, distributor, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut agar hambatan distribusi tidak berlarut-larut. Langkah cepat dinilai penting untuk menjaga kelancaran pasokan, stabilitas harga, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Bima.
Komentar