Mataram, Radardemokrasi.com – Keberhasilan sebuah pemerintahan, menurut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, tidak boleh ditentukan oleh kuat atau tidaknya seorang pemimpin. Sistem Birokrasi justru menjadi fondasi utama agar roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan publik tetap terjaga, dan pembangunan terus berlanjut meski kepemimpinan berganti.
Pesan itu disampaikan Iqbal saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7).
Di hadapan 60 peserta yang dipersiapkan menjadi pemimpin birokrasi masa depan, ia menekankan pentingnya membangun Sistem Birokrasi yang kuat, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada figur tertentu.
Menurutnya, pergantian kepala daerah merupakan konsekuensi demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan. Karena itu, Sistem Birokrasi harus dirancang agar mampu bekerja secara konsisten tanpa dipengaruhi pergantian pejabat.
“Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegasnya.
Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, Iqbal menilai Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya tata kelola pemerintahan.
Akibatnya, banyak proses pembangunan berjalan secara alamiah atau autopilot, bukan berdasarkan perencanaan yang matang dan berorientasi jangka panjang.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih banyak berorientasi pada penanganan limbah dibanding membangun sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir.
Kondisi serupa juga terlihat pada sektor pariwisata yang berkembang tanpa didukung master plan yang komprehensif.
Iqbal juga mengingatkan agar digitalisasi tidak diposisikan sebagai solusi instan. Menurutnya, Sistem Birokrasi yang belum tertata hanya akan membuat kesalahan berlangsung lebih cepat ketika didigitalisasi.
“Benahi sistem terlebih dahulu. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan ASN memiliki peran sebagai penjaga memori kelembagaan yang memastikan pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian pemimpin. ASN dituntut menjaga profesionalisme dan tidak terseret kepentingan politik jangka pendek.
Iqbal juga mengingatkan bahwa dunia semakin terhubung. Pandemi, konflik internasional, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia berpengaruh langsung terhadap ekonomi daerah. Karena itu, pemimpin harus mampu membaca hubungan antara dinamika global, nasional, dan lokal sebelum menetapkan kebijakan.
Menutup pemaparannya, Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan pada akhirnya ditentukan oleh Sistem Birokrasi yang kokoh. Menurutnya, orang biasa dalam sistem yang baik mampu menghasilkan kinerja luar biasa, sementara orang hebat dalam sistem yang buruk tetap sulit menghadirkan perubahan nyata.
Warisan terbaik birokrasi, katanya, adalah membangun tata kelola yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Komentar