Sumbawa, Radardemokrasi.com – SPIP Terintegrasi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumbawa. SPIP Terintegrasi, menjadi pijakan dalam memperkuat sistem pengendalian intern agar mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2026 yang digelar pada Rabu, 22 Juli 2026, di Ruang Rapat Lantai II Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
Kegiatan ini mengangkat agenda Sosialisasi Manajemen Risiko serta Focus Group Discussion (FGD) Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi.
Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas para asesor dalam memahami sekaligus mengimplementasikan manajemen risiko sebagai bagian penting dari sistem pengendalian intern pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., secara resmi membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan SPIP Terintegrasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, melainkan menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pembinaan ini turut menghadirkan narasumber dari Dalnis BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadir pula Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa yang diwakili Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kabupaten Sumbawa bersama para peserta dari berbagai unsur.
Peserta terdiri atas Asesor SPIP Pemerintah Daerah, Asesor SPIP Perangkat Daerah, Asesor Keuangan, Asesor Aset, hingga Admin Pemerintah Daerah. Seluruh peserta memperoleh pendampingan teknis dalam mengisi dokumen penilaian mandiri serta memastikan proses penjaminan kualitas berjalan sesuai ketentuan.
Melalui pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap seluruh perangkat daerah semakin mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, menyusun langkah mitigasi yang tepat, serta membangun budaya pengendalian yang kuat di setiap unit kerja.
Penguatan SPIP Terintegrasi dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai sasaran. Dengan sistem pengendalian yang semakin matang, pemerintah optimistis mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Inspektorat, Pengendalian Intern, Penjaminan Kualitas, Penilaian Mandiri, FGD SPIP, Akuntabilitas, Transparansi, Mitigasi Risiko, Reformasi Birokrasi, Featured
Komentar