Pariwisata
Beranda / Pariwisata / Budaya NTB Dibidik Jadi Mesin Ekonomi, Fadli Zon Turun

Budaya NTB Dibidik Jadi Mesin Ekonomi, Fadli Zon Turun

Budaya NTB kekuatan ekonomi (Foto: MT)
Budaya NTB kekuatan ekonomi (Foto: MT)

Mataram, Radardemokrasi.com – Budaya NTB didorong menjadi kekuatan ekonomi daerah. Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan pentingnya menjadikan kekayaan seni dan tradisi lokal bukan sekadar warisan leluhur, tetapi juga sumber kesejahteraan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Fadli Zon saat menghadiri Dialog Kebudayaan di Mataram, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu menjadi ruang membangun sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat ekosistem kebudayaan.

Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah agenda pemajuan kebudayaan untuk periode 2026-2027. Salah satu perhatian diarahkan pada revitalisasi ruang budaya, mulai dari Taman Budaya, Museum Negeri, Kampung Sade, hingga penataan Pasar Seni Senggigi yang ditargetkan berlangsung pada awal 2027.

Agenda tersebut memperlihatkan bahwa ruang budaya tidak cukup hanya dipertahankan sebagai tempat menyimpan benda bersejarah atau mempertontonkan kesenian. Kawasan budaya juga memiliki potensi menjadi pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan ruang tumbuh bagi pelaku usaha kreatif.

Di sisi lain, NTB telah mencatat tujuh budaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional. Sejumlah warisan yang disebutkan antara lain Sate Rembiga, Temerodok, Belanjakan, Tenun Sapit, Minasarua, dan Tenun Renda.

Wagub NTB: Kekayaan Satwa Liar Bukan untuk Dieksploitasi

Pemerintah daerah memasang target lebih besar pada 2027, yakni mendorong 100 warisan budaya NTB memperoleh pengakuan nasional. Target ini membutuhkan pendataan, dokumentasi, serta keterlibatan masyarakat pemilik tradisi agar pengakuan tidak berhenti pada pencatatan administratif.

Perhatian juga diarahkan pada kawasan Kota Tua Ampenan. Pemerintah mendorong kajian agar kawasan bersejarah tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.

Sementara dalam bidang digitalisasi, pemerintah menargetkan pendataan digital terhadap 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), sekaligus revitalisasi bahasa daerah.

Langkah tersebut penting di tengah perubahan zaman yang berpotensi mengikis penggunaan bahasa lokal dan pengetahuan tradisional. Digitalisasi dapat menjadi sarana dokumentasi sekaligus membuka akses lebih luas bagi generasi muda untuk mengenali identitas budayanya.

Namun, target besar pemajuan kebudayaan tidak cukup hanya diukur dari jumlah pengakuan nasional maupun proyek revitalisasi. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan para seniman, pengrajin, komunitas adat, dan pelaku budaya memperoleh manfaat ekonomi yang nyata.

Sade Dibangun Lagi, Gubernur NTB Bidik Warisan Peradaban

Kebudayaan akan benar-benar menjadi kekuatan daerah ketika warisan leluhur tetap hidup, masyarakat menjadi pelaku utama, dan kesejahteraan tumbuh dari kekayaan tradisi sendiri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *