Daerah
Beranda / Daerah / Bansos Bima Rp1,7 Miliar, RT/RW Diminta Awasi Data

Bansos Bima Rp1,7 Miliar, RT/RW Diminta Awasi Data

Diseminasi Publik (Foto: KB)
Diseminasi Publik (Foto: KB)

Kota Bima, Radardemokrasi.com – Bansos Bima menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bima. Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, meminta penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam mengawal data bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan diseminasi publik sinergi dan penguatan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Mpunda, Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Lewirato, Rabu (18/11/2026). Wali Kota hadir didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH.

Penguatan kelembagaan LKK bukan sekadar agenda pertemuan pemerintah dengan perangkat masyarakat. Di tingkat paling bawah, RT dan RW memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan kondisi sosial warga.

Mereka menjadi salah satu pihak yang mengetahui perubahan keadaan ekonomi masyarakat, termasuk keluarga yang membutuhkan bantuan pemerintah. Karena itu, ketepatan data menjadi persoalan penting yang tidak boleh dianggap sebagai urusan administratif semata.

Pendidikan Maritim Sumbawa Menuju PIP Makassar

Data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan persoalan. Warga yang seharusnya menerima bantuan bisa terlewat, sementara mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria berpeluang tetap tercatat sebagai penerima.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan RT/RW dibutuhkan untuk memperkuat validasi dan pengawasan data di lingkungan masing-masing. Pemerintah kelurahan juga perlu memastikan informasi yang dihimpun benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat.

Selain persoalan bantuan sosial, perhatian pemerintah juga tertuju pada perlindungan pekerja. Sebanyak Rp1,7 miliar dialokasikan untuk program perlindungan pekerja. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang bekerja dan memiliki risiko sosial ekonomi.

Besarnya alokasi anggaran tentu perlu diikuti pengawasan dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Masyarakat berhak mengetahui siapa yang menjadi sasaran program dan bagaimana manfaat anggaran tersebut diterima.

Penguatan LKK diharapkan tidak berhenti pada kegiatan diseminasi. Peran RT/RW harus benar-benar berjalan, terutama dalam memastikan data warga akurat, bantuan sosial tepat sasaran, serta program perlindungan pekerja menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Wagub NTB Soroti Nasib Lansia di Panti Mandalika

Sebab, keberhasilan kebijakan pemerintah daerah pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *