Kota Bima, Radardemokrasi.com – Bimtek perencana Kota Bima menjadi langkah pemerintah daerah memperkuat kualitas pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur perencana dan pengelola perencanaan perangkat daerah melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek), Rabu (18/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Pemerintah Kota Bima. Agenda tersebut mengusung tema peningkatan kapasitas perencana dalam mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas, terukur, serta akuntabel.
Bimtek menghadirkan Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP, sebagai narasumber. Sementara moderator kegiatan adalah Sekretaris Bappeda Kota Bima, Ririn Kurniawati, ST., MT.
Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, S.Sos., M.AP, dalam pengantarnya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Bappenas RI dan Pemerintah Kota Bima.
Kerja sama itu secara khusus diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur perencana di daerah.
Langkah tersebut penting. Sebab, kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan aparatur menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program yang tepat.
Perencanaan yang lemah berpotensi melahirkan program yang tidak sesuai kebutuhan. Sebaliknya, perencanaan yang terukur dapat membantu pemerintah menentukan prioritas, mengalokasikan anggaran secara efektif, sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan.
Di sinilah kompetensi tenaga perencana menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan. Mereka tidak sekadar menyusun dokumen administrasi, tetapi ikut menentukan arah kebijakan dan penggunaan sumber daya daerah.
Kehadiran narasumber dari Bappenas RI diharapkan memberikan penguatan pengetahuan dan perspektif kepada aparatur Kota Bima mengenai standar perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Namun, peningkatan kapasitas tidak boleh berhenti pada kegiatan bimbingan teknis. Pengetahuan yang diperoleh harus diterjemahkan ke dalam kualitas dokumen perencanaan, ketepatan penganggaran, serta evaluasi program yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik pada akhirnya membutuhkan hasil pembangunan yang nyata, bukan sekadar dokumen perencanaan yang tersusun rapi. Karena itu, tantangan Bappeda Kota Bima adalah memastikan ilmu dari kegiatan tersebut benar-benar berpengaruh terhadap kualitas kebijakan pembangunan daerah.


Komentar