Bima, Radardemokrasi.com – Bappeda Bima kembali mengakselerasi langkah percepatan penanggulangan kemiskinan dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Kabupaten Bima, Kamis, 9 Juli 2026.
Forum tersebut mempertemukan seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk menyatukan strategi menurunkan angka kemiskinan sekaligus mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam rapat tersebut, Bappeda Bima menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan terpadu.
Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci agar berbagai intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu agenda utama yang dibahas ialah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam penyusunan kebijakan.
Melalui data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah berharap proses penentuan sasaran penerima manfaat menjadi lebih tepat, efektif, serta mampu meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
Selain itu, Bappeda Bima juga mendorong percepatan pemutakhiran data kemiskinan agar kondisi riil masyarakat dapat tercermin dalam setiap perencanaan pembangunan.
Data yang selalu diperbarui dinilai menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi juga membahas penguatan mekanisme tagging program pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Langkah ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dapat dipantau secara terukur, sehingga pelaksanaan program lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Melalui forum tersebut, Bappeda Bima menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk memperkuat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi program lintas sektor. Seluruh perangkat daerah didorong menyusun langkah nyata yang saling mendukung dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Komitmen itu menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Bappeda Bima optimistis kolaborasi yang semakin kuat, didukung data valid dan perencanaan terintegrasi, mampu mempercepat tercapainya target penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima secara menyeluruh.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap setiap kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Komentar