Sumbawa, Radardemokrasi.com – Ranperda APBD Sumbawa kembali menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di ruang sidang DPRD, Rabu, 9 Juli 2026. Agenda sidang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H. M. Berlian Rayes dan dihadiri Wakil Bupati Sumbawa bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa, penyelenggara pemilu, akademisi, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
Dalam pemaparannya, Ranperda APBD Sumbawa mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,374 triliun atau 101,28 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi Rp2,257 triliun atau 92,93 persen dari pagu Rp2,429 triliun. Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga membukukan SILPA sebesar Rp201,68 miliar serta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, hampir seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kritis.
Fraksi PKB menyoroti besarnya kas daerah, selisih pendapatan LO dan LRA, program Sumbawa Hijau Lestari, sengketa pajak MBLB, hingga rendahnya capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Namun fraksi ini tetap menerima Ranperda APBD Sumbawa untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PKS mengkritik rendahnya serapan belanja dan besarnya SILPA, sekaligus meminta tindak lanjut rekomendasi BPK. Sorotan juga diarahkan pada kelangkaan LPG 3 kilogram, kondisi jalan daerah, serta relokasi Pasar Utan.
Sementara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan menekankan pentingnya optimalisasi PAD, percepatan belanja modal, penataan tambang rakyat, kesiapan investasi Tambang Dodo-Rinti, hingga revitalisasi Lapangan Cendrawasih.
Fraksi NasDem mengingatkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir pembangunan. Dukungan diberikan terhadap program makan bergizi gratis, koperasi desa, pengembangan RSUD Sumbawa, perbaikan jalan strategis, dan peningkatan PAD sektor pariwisata.
Sorotan paling tajam disampaikan Fraksi Gelora Indonesia yang mempertanyakan lonjakan SILPA, tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, pemangkasan belanja modal, hingga stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan dan PAN juga menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap tata kelola anggaran, pertanian, UMKM, BUMD, infrastruktur, narkoba, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Seluruh pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD Sumbawa akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Proses ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ranperda APBD Sumbawa diharapkan mampu menjawab seluruh kritik yang berkembang dalam pembahasan berikutnya.
Komentar