Mataram, Radardemokrasi.com – Atap bocor, dinding retak, lantai tanah yang lembap, serta minimnya sanitasi masih menjadi persoalan ribuan keluarga miskin ekstrem di Nusa Tenggara Barat. Kondisi itu mendorong BSPS NTB Dikebut melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan rumah tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi juga mempercepat pengentasan kemiskinan.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Bappeda NTB, Senin, 6 Juli 2026. Pemerintah Provinsi NTB mengintegrasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan Desa Berdaya Transformatif untuk memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan sisa waktu lima bulan tahun anggaran harus dimaksimalkan demi mengejar target pembangunan 10 ribu unit rumah. Menurut dia, sasaran utama diprioritaskan kepada masyarakat desil 1 yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi.
Melalui BSPS NTB Dikebut, pemerintah daerah juga menyandingkan data Desa Berdaya dengan data penerima bantuan pemerintah pusat. Langkah itu diharapkan mampu memastikan bantuan benar-benar diterima keluarga yang paling membutuhkan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengusulkan kenaikan nilai bantuan BSPS dari 20 juta menjadi 30 juta per unit. Penyesuaian itu dinilai penting mengingat harga material bangunan terus meningkat, sementara NTB merupakan wilayah rawan gempa yang membutuhkan konstruksi lebih kuat.
Data Balai Pelaksana Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I mencatat sebanyak 9.976 unit rumah telah memperoleh instruksi verifikasi dari pemerintah pusat. Sebanyak 8.276 unit di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan dan verifikasi.
Namun, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengungkapkan masih terdapat sekitar 4.803 rumah keluarga miskin ekstrem di 40 Desa Berdaya yang belum terakomodasi dalam data usulan pemerintah pusat. Karena itu, pemutakhiran dan sinkronisasi data menjadi prioritas agar kuota bantuan terserap optimal.
BSPS NTB Dikebut juga diperkuat melalui sinergi dengan Kantor Wilayah BPN NTB. Pemerintah mendorong penerima bantuan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) secara gratis sehingga masyarakat tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga kepastian hukum atas asetnya.
Sejumlah pemerintah daerah turut memberikan dukungan anggaran. Kota Mataram menambah dana pendamping melalui APBD hingga 25 juta per unit. Kabupaten Sumbawa Barat bahkan mengalokasikan 30 juta untuk rehabilitasi rumah dan 50 juta bagi pembangunan rumah baru.
Selain itu, Lombok Tengah, Dompu, dan Kota Bima menekankan pentingnya penyediaan sanitasi, tata ruang, serta prasarana permukiman agar kualitas lingkungan ikut meningkat. BSPS NTB Dikebut diharapkan menjadi model kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni.
Pemerintah Provinsi NTB optimistis langkah tersebut mampu menekan kemiskinan ekstrem, memperbaiki kualitas permukiman, serta membuka peluang memperoleh dukungan program yang lebih besar dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. BSPS NTB Dikebut menjadi fokus utama hingga target 10 ribu rumah tercapai pada akhir 2026.
Komentar