Dompu, Radardemokrasi.com – Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat dalam beberapa waktu terakhir terus muncul dalam pusaran pemberitaan yang tidak ringan. Rangkaian kasus yang terjadi memperlihatkan pola yang mengarah pada persoalan yang lebih luas dari sekadar tindak kriminal biasa: narkotika yang menyentuh pelajar, kekerasan terhadap anak, hingga dugaan pelanggaran etik aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, Dompu sedang menghadapi ujian serius terhadap kepercayaan publik.
Pada kasus narkotika, aparat kepolisian mengungkap peredaran sabu seberat 61,89 gram di Kecamatan Kempo dengan satu tersangka berinisial A. Kasus ini menjadi indikator bahwa jalur distribusi narkoba di wilayah tersebut masih aktif dan sulit diputus. Lebih mengkhawatirkan, dua pelajar berinisial R dan S dari salah satu SMA di Dompu juga diamankan karena diduga terlibat sebagai kurir sabu.
Fakta keterlibatan pelajar dalam jaringan narkotika menandai pergeseran yang serius. Narkoba tidak lagi berada di ruang tertutup atau komunitas tertentu, tetapi telah menyentuh lingkungan pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru ikut terseret dalam rantai distribusi. Ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan sosial, keluarga, dan sistem pencegahan berbasis komunitas yang belum bekerja optimal.
Di sisi lain, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan berinisial M (15) di wilayah Kempo menambah daftar panjang kerentanan perlindungan anak di daerah tersebut. Pelaku berinisial H telah diamankan aparat kepolisian, namun peristiwa ini kembali membuka pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem perlindungan anak di tingkat desa dan kecamatan. Kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan hukum setelah kejadian, tetapi juga kegagalan pencegahan sosial sebelum peristiwa terjadi.
Situasi semakin kompleks ketika muncul dugaan pemerasan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Dompu. Dalam laporan yang beredar, tiga oknum berinisial B, D, dan T diduga meminta sejumlah uang kepada seorang camat, dan saat ini tengah dalam proses pemeriksaan internal oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Meski masih dalam tahap klarifikasi, kasus ini telah lebih dulu memengaruhi persepsi publik terhadap integritas penegakan hukum di daerah.
Jika seluruh peristiwa ini dilihat secara terpisah, masing-masing memiliki konteks dan proses hukum yang berbeda. Namun ketika dibaca dalam satu rangkaian, muncul gambaran yang lebih luas: narkoba yang mulai menyentuh pelajar, kekerasan terhadap anak yang terus berulang, serta dugaan penyimpangan dalam institusi penegakan hukum. Ini bukan sekadar kumpulan kasus, tetapi potret tantangan sosial yang saling berkaitan.
Dalam situasi seperti ini, Dompu tidak hanya menghadapi persoalan kriminalitas, tetapi juga sedang berada dalam ujian kepercayaan publik. Kepercayaan itu menyangkut banyak hal: kemampuan negara melindungi anak, efektivitas pencegahan narkotika, serta konsistensi penegakan hukum yang bersih dan dapat dipercaya.
Meski demikian, seluruh kasus yang disebutkan masih berada dalam proses hukum berjalan. Seluruh inisial digunakan sebagai bentuk kehati-hatian jurnalistik, sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah.
Namun akumulasi peristiwa ini tetap menuntut perhatian lebih serius. Sebab jika tidak dibaca sebagai sinyal peringatan, Dompu berisiko terus berada dalam siklus yang berulang: narkoba, kekerasan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. [M. Aulia]
Komentar