Mataram, Radardemokrasi.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak cepat mengantisipasi potensi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Lombok Barat.
Gubernur NTB, Gubernur NTB, menjadi sorotan setelah Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri secara resmi menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri serta Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, Rabu (22/7).
Langkah itu diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah provinsi agar roda pemerintahan di Lombok Barat tetap berjalan tanpa hambatan. Pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, hingga berbagai agenda strategis daerah dipastikan tidak terganggu akibat dinamika kepemimpinan.
Dalam penugasan tersebut, Hj. Nurul Adha tidak diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Ia tetap berstatus sebagai Wakil Bupati, namun diberikan kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kebijakan ini juga menjadi jaminan agar sejumlah agenda penting daerah tetap berjalan sesuai jadwal. Mulai dari pembahasan LKPJ Tahun 2025, penyusunan KUA-PPAS, APBD Perubahan, hingga persiapan APBD tahun anggaran berikutnya diharapkan tidak mengalami penundaan.
Gubernur NTB, yang akrab disapa Miq Iqbal, menegaskan Pemerintah Provinsi siap memberikan pendampingan apabila terdapat kebijakan penting yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
“Kalau ada hal-hal yang membuat beliau ragu, beliau akan berkonsultasi dengan saya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di provinsi,” tegas Miq Iqbal.
Sementara itu, Hj. Nurul Adha menyatakan siap mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan demi memenuhi harapan masyarakat Lombok Barat.
Langkah cepat Pemerintah Provinsi NTB ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas birokrasi dan kepastian pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meski daerah sedang menghadapi dinamika kepemimpinan.
Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga agar stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di Kabupaten Lombok Barat berlangsung optimal dan berkelanjutan.
Komentar