Dompu, Radardemokrasi.com – DP3A Dompu diuji dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 untuk nominasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2026. Kegiatan bersama tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) itu berlangsung secara daring di Ruang Rapat Bupati Dompu, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu itu dibuka oleh Bupati Bambang Firdaus, SE, yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd.
Dalam verifikasi tersebut, tim Kemen PPPA menggali informasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai inovasi, program, serta upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Dompu.
Proses ini menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Bukan hanya soal kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga bagaimana dukungan kebijakan, data, dan dokumen dapat menunjukkan hasil yang terukur.
Tim verifikator turut memberikan arahan agar data serta dokumen pendukung yang belum lengkap segera disempurnakan secara rinci sesuai kebutuhan evaluasi. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi perangkat daerah agar seluruh bukti pelaksanaan program dapat disajikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Pemkab Dompu, evaluasi ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Pengarusutamaan gender tidak cukup berhenti pada agenda seremonial atau laporan administratif, tetapi perlu tercermin dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
Sinergi antar-OPD juga menjadi faktor penting agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri. Data yang lengkap dan program yang terarah dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan benar-benar menjadi bagian dari proses pembangunan.
Melalui verifikasi lapangan ini, DP3A Dompu berharap komitmen pelaksanaan PUG semakin kuat dan kualitas penyelenggaraannya terus meningkat. Namun, nominasi APE 2026 juga menjadi pengingat bahwa capaian kesetaraan gender perlu dibuktikan melalui kebijakan, pelaksanaan program, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Verifikasi ini menjadi ujian bagi DP3A Dompu dan seluruh OPD terkait untuk membuktikan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar laporan administratif. Kelengkapan dokumen, konsistensi program, dan manfaat nyata bagi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menunjukkan keseriusan Pemkab Dompu memperjuangkan kesetaraan gender.
Komentar