Mataram, Radardemokrasi.com – Pelantikan DEKOPINWIL menjadi penanda kuat bahwa gerakan koperasi di Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Pemerintah daerah bersama para pelaku koperasi menegaskan komitmennya membangun ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) NTB Periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Bincang Bisnis Koperasi dan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL), Selasa, 21 Juli 2026, di Aula Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kota Mataram.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah, pengurus koperasi, pelaku usaha, serta berbagai tamu undangan dari sejumlah kabupaten dan kota di NTB.
Pelantikan pengurus baru dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi koperasi sekaligus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Dalam forum itu, berbagai gagasan pengembangan koperasi dibahas sebagai upaya meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga pengembangan sektor produktif.
Pemerintah Provinsi NTB menilai koperasi memiliki posisi penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu melahirkan program nyata yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, pelaku UMKM, nelayan, petani, dan kelompok usaha lainnya.
Bincang Bisnis Koperasi dan RAKERWIL juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyusun arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan. Seluruh pemangku kepentingan didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat agar koperasi mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ridwan, warga Desa Huu, Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu, menilai penguatan koperasi harus benar-benar menyentuh masyarakat hingga tingkat desa.
“Harapan kami, hasil pelantikan dan rapat kerja ini tidak berhenti pada seremoni. Program koperasi harus memberi manfaat nyata bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil agar ekonomi desa semakin berkembang,” ujarnya.
Menurut Ridwan, sinergi antara pemerintah dan gerakan koperasi akan menjadi kekuatan besar apabila diwujudkan melalui program yang mudah diakses masyarakat serta mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di daerah.
Komentar