Dompu, Radardemokrasi.com – Ada kalanya sebuah kursi lebih banyak dibicarakan daripada orang yang sedang mendudukinya.
Di Kabupaten Dompu, kursi itu bernama Sekretaris Daerah (Sekda). Sebuah jabatan yang tidak dipilih melalui kampanye, tidak diperebutkan melalui baliho dan panggung politik, tetapi justru menjadi salah satu posisi paling menentukan dalam jalannya pemerintahan daerah.
Hingga hari ini, kursi Sekda Dompu masih belum terisi secara definitif. Status Pelaksana Harian (Plh) masih menjadi penyangga roda birokrasi. Bahkan, penugasan tersebut telah memasuki perpanjangan kedua. Di titik inilah pertanyaan mulai muncul dari berbagai arah.
Kapan Sekda definitif akan ditetapkan?
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun semakin lama tak terjawab, semakin banyak pula tafsir yang lahir di tengah masyarakat.
Sebab publik memahami bahwa Sekda bukanlah jabatan politik. Sekda adalah panglima birokrasi. Ia merupakan komandan tertinggi ASN di daerah. Di tangannya bertumpu koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah, sinkronisasi program pembangunan, hingga irama kerja pemerintahan sehari-hari.
Jika bupati adalah nahkoda kapal, maka Sekda adalah mesin yang memastikan kapal itu terus bergerak membelah ombak.
Karena itu, ketika kursi tersebut terlalu lama berada dalam status sementara, wajar jika publik mulai bertanya: apakah Dompu masih mencari sosok yang tepat, atau sedang menunggu momentum yang tepat?
Dalam berbagai kesempatan, aturan administrasi kepegawaian menegaskan bahwa jabatan pelaksana hanyalah solusi sementara. Tujuannya agar roda pemerintahan tetap berjalan sambil menunggu proses pengisian pejabat definitif. Artinya, status sementara tidak dirancang untuk berlangsung terlalu lama.
Maka ketika masa penugasan telah diperpanjang hingga dua kali, publik mulai menghitung mundur.
Dan ketika hitungan itu semakin mendekati batas, ruang spekulasi pun terbuka semakin lebar.
Di warung kopi, di ruang rapat, di sudut kantor pemerintahan, hingga di grup-grup percakapan, satu topik terus berulang: siapa Sekda Dompu berikutnya?
Setidaknya ada tiga nama yang paling sering disebut.
Pertama, Syahroni, S.P., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu.
Kedua, Jufrin, S.T., M.Si., Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu.
Ketiga, Nukman, S.H., M.AP., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dompu.
Ketiga nama tersebut bukanlah wajah baru dalam birokrasi Dompu. Mereka tumbuh dan ditempa dalam ruang pengabdian yang berbeda-beda. Mereka memiliki pengalaman, jejaring, serta catatan karier yang tidak bisa dianggap remeh.
Namun seperti lazimnya dinamika politik lokal, pembicaraan tentang Sekda tidak berhenti pada soal kompetensi.
Ada cerita lain yang beredar.
Ada bisik-bisik yang mengalir pelan seperti angin malam.
Ada dugaan adanya kelompok-kelompok tertentu yang ikut memberikan dukungan moral kepada masing-masing kandidat. Ada yang menyebut Syahroni memiliki simpati dari lingkaran sosial yang selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat. Ada yang meyakini Jufrin memperoleh dukungan dari kelompok yang memiliki kedekatan emosional dengan pusat kekuasaan saat ini. Sementara Nukman disebut-sebut mendapatkan energi dari jejaring komunitas kolega yang telah lama mengikuti perjalanan kariernya.
Semua itu tentu masih sebatas percakapan publik.
Tak ada yang dapat memastikan kebenarannya.
Namun justru di situlah menariknya politik birokrasi. Ia jarang berbicara keras. Ia bergerak perlahan, sering kali tak terlihat, namun pengaruhnya terasa.
Lalu bagaimana jika ketiga nama itu diukur melalui pendidikan dan pengalaman?
Jufrin merupakan lulusan Sarjana Teknik dan Magister Sains. Syahroni mengantongi gelar Sarjana Pertanian dan Magister Manajemen. Sedangkan Nukman menamatkan pendidikan Sarjana Hukum dan Magister Administrasi Publik.
Jika hanya melihat linearitas pendidikan terhadap karakter jabatan Sekda, sebagian kalangan mungkin akan menunjuk Nukman sebagai figur yang sedikit lebih dekat dengan kebutuhan administrasi pemerintahan modern.
Namun birokrasi tidak pernah sesederhana selembar ijazah.
Pengalaman adalah mata uang yang lebih mahal.
Jufrin pernah menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda, hingga Kepala Bidang Pertambangan. Pengalamannya membentang dari perencanaan pembangunan hingga pengawasan pemerintahan.
Syahroni juga memiliki jejak panjang. Ia pernah menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Sekretaris Bappeda, hingga Kepala Bidang Ekonomi Bappeda sebelum dipercaya memimpin BPKAD. Pengalaman yang membuatnya akrab dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Sementara Nukman dikenal sebagai birokrat yang sebagian besar hidup pengabdiannya dihabiskan dalam urusan pemerintahan. Mulai dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bagian Hukum, Sekretaris Satpol PP, hingga Asisten Pemerintahan.
Melihat rekam jejak tersebut, sulit mengatakan bahwa salah satu kandidat berdiri jauh di depan, sementara yang lain tertinggal di belakang.
Mereka ibarat tiga pelari yang memasuki tikungan terakhir dengan jarak yang nyaris sama.
Perbedaannya mungkin bukan lagi pada pengalaman atau pendidikan.
Tetapi pada kepercayaan.
Dan kepercayaan itu kini berada di tangan satu orang.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus.
Cepat atau lambat, keputusan harus diambil. Sebab birokrasi membutuhkan kepastian. ASN membutuhkan arah. Dan masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa roda pemerintahan bergerak dengan penuh kendali.
Pada akhirnya, Dompu tidak sedang memilih seorang pejabat.
Dompu sedang mencari sosok yang akan menjadi jantung birokrasi selama beberapa tahun ke depan. Sosok yang akan menjaga stabilitas pemerintahan ketika badai datang, yang mampu menjembatani kepentingan politik dan profesionalisme ASN, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai kepada rakyat.
Karena itu, siapa pun yang nantinya duduk di kursi Sekda, publik berharap satu hal: keputusan tersebut lahir dari pertimbangan kapasitas, integritas, dan kepentingan daerah, bukan sekadar kedekatan atau pengaruh.
Sebab tahta birokrasi bukanlah hadiah.
Ia adalah amanah.
Dan hari ini, di tengah segala spekulasi yang beredar, Dompu masih menunggu jawaban atas satu pertanyaan yang terus bergema:
Sekda Dompu belum definitif. Siapa yang sebenarnya sedang menunggu tahta itu? [M. Aulia]
Komentar