Mataram, Radardemokrasi.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/6/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal atau Miq Iqbal, mengatakan validasi IPKD menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi secara objektif dan komprehensif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Miq Iqbal, reformasi yang dijalankan Pemerintah Provinsi NTB tidak semata-mata bertujuan mengejar peningkatan nilai indeks, tetapi lebih menitikberatkan pada pembangunan sistem pertanggungjawaban yang kuat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus utama kami adalah membenahi sistem. Lebih baik membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi tata kelolanya semakin baik, hasilnya lebih akuntabel, berdampak luas bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB menjalankan tiga strategi utama. Pertama, pembenahan sistem dan tata kelola melalui penataan organisasi dengan menyederhanakan struktur perangkat daerah dari 44 menjadi 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih adaptif dan efektif.
Kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi dan optimalisasi aset dengan menyiapkan 30 pejabat fungsional penilai aset serta memperkuat kompetensi aparatur pengawasan guna meningkatkan akurasi data dalam penyusunan kebijakan.
Ketiga, memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Skor IPKD Provinsi NTB tercatat meningkat secara konsisten, dari 58,30 pada 2021 menjadi 73,11 pada 2024. Dengan pembenahan sistem yang terus dilakukan, Pemprov NTB optimistis nilai IPKD pada 2026 akan meningkat lebih baik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju NTB Makmur Mendunia.
Komentar