Mataram, Radardemokrasi.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sistem keamanan siber melalui kolaborasi lintas sektor bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pemerintah kabupaten, serta Universitas Mataram. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi meningkatnya ancaman digital seiring percepatan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah NTB dan Sekitarnya di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa, 23 Juni 2026.
Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) kepada Universitas Mataram dan lima pemerintah kabupaten.
Pemerintah Provinsi NTB juga menerima penghargaan karena seluruh wilayah di NTB telah terhubung dalam sistem TTIS Nasional.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan keamanan siber menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Menurut dia, digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan layanan yang cepat, tetapi juga harus mampu melindungi data publik.
“Keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” kata Indah.
Ia menegaskan konsep Smart Government harus dibangun di atas sistem yang aman, terintegrasi, dan mampu merespons berbagai potensi serangan siber. Pemerintah daerah, kata dia, juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kapasitas teknis sekaligus membangun budaya sadar keamanan digital.
Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi memaparkan tren ancaman siber yang terus meningkat. Data BSSN mencatat anomali siber di Indonesia melonjak dari sekitar 400 juta pada 2020 menjadi 5,5 miliar pada 2025.
Hingga pertengahan 2026, tercatat sekitar 2,1 miliar anomali atau rata-rata 148 potensi ancaman setiap detik.
Menurut Nugroho, penyebab utama berbagai insiden siber justru berasal dari faktor manusia atau human error. Penggunaan kata sandi yang lemah, pemanfaatan surat elektronik kedinasan untuk kepentingan pribadi, perangkat yang terinfeksi malware, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk serangan phishing menjadi celah yang paling sering dimanfaatkan pelaku.
BSSN juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB segera membentuk Forum Komunikasi Keamanan Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda) agar koordinasi, pertukaran informasi, serta penanganan insiden siber dapat berjalan lebih efektif.
Penguatan keamanan siber turut melibatkan kalangan akademisi. Dalam kegiatan tersebut ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN dengan Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram.
Rektor Universitas Mataram Prof.
Sukardi berharap kerja sama tersebut menghasilkan program pendidikan, pelatihan, dan riset berkelanjutan di bidang keamanan siber. Menurutnya, kolaborasi itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan transformasi digital.
Kolaborasi pemerintah, BSSN, dan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem digital yang aman. Di tengah percepatan transformasi digital, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari banyaknya layanan daring, tetapi juga dari kemampuan menjaga data, melindungi privasi masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan publik.
Komentar