Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin membuka babak baru pembahasan anggaran daerah. Dalam Rapat Paripurna XIII Masa Sidang III Rapat Kesatu, Senin, 10 Agustus 2026, ia menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
APBD 2027 Lotim diproyeksikan mencapai 3,176 triliun lebih.
Pendapatan itu ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 602 miliar dan pendapatan transfer sekitar 2,554 triliun.
Di sisi belanja, pemerintah mengusulkan angka yang sama, 3,176 triliun lebih. Porsi terbesar mengalir untuk belanja pegawai, mencapai 1,325 triliun lebih.
Belanja barang dan jasa dipatok 1,017 triliun, sedangkan belanja modal sekitar 298 miliar.
APBD 2027 Lotim juga mengakomodasi subsidi, hibah, bantuan sosial, dana bagi hasil, hingga dana desa bagi 239 desa.
Namun, ada satu catatan penting. Proyeksi transfer pusat belum final karena pemerintah pusat belum menerbitkan ketentuan resmi alokasi transfer untuk 2027.
Pemerintah daerah sementara menggunakan alokasi 2026 sebagai acuan dan akan melakukan penyesuaian setelah kebijakan pusat ditetapkan.
Bupati menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan program prioritas, mempercepat pembangunan melalui pola tahun jamak, sekaligus membuka ruang investasi dengan meningkatkan nilai tambah sektor unggulan.
APBD 2027 Lotim kini berada di meja pembahasan bersama DPRD. Kedua lembaga berkomitmen menjaga proses tetap transparan dan tepat waktu agar APBD 2027 dapat segera ditetapkan.
Pada hari yang sama, DPRD Lombok Timur menyetujui dua Raperda.
Keduanya yakni Raperda Penyelenggaraan Sistem Perbukuan serta perubahan ketiga Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa.
Persetujuan tersebut diberikan setelah laporan gabungan pembahasan Gabungan Komisi Kesatu dan Gabungan Komisi Kedua. APBD 2027 Lotim kini menunggu proses pembahasan lebih lanjut, sementara keputusan anggaran akan menjadi salah satu penentu arah pembangunan Lombok Timur pada tahun mendatang.
Pada akhirnya, pembahasan anggaran bukan sekadar deretan angka. Publik menunggu setiap rupiah benar-benar kembali menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Timur
Komentar