Mataram, Radardemokrasi.com – NTB Dipilih menjadi daerah percontohan percepatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) 2026 oleh Kementerian PPN/Bappenas RI. Penunjukan itu sekaligus menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nusra).
Kepercayaan tersebut diberikan setelah Bappenas menilai komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat transformasi digital dan penguatan tata kelola data sebagai salah satu yang paling siap di kawasan timur Indonesia.
Dalam program ini, NTB akan menjadi lokasi uji coba integrasi Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN) melalui teknologi Application Programming Interface (API). Skema tersebut memungkinkan pertukaran data antarinstansi berlangsung lebih cepat tanpa harus melalui proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang selama ini memakan waktu.
Integrasi API diharapkan mempercepat pemanfaatan data makro dan mikro nasional, termasuk data kemiskinan ekstrem, sehingga pemerintah pusat maupun daerah dapat menyusun kebijakan berdasarkan data yang valid, akurat, dan mutakhir.
Langkah tersebut juga memperkuat penerapan Evidence-Based Policy, yaitu pengambilan keputusan yang bertumpu pada fakta dan data, bukan asumsi.
Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Provinsi NTB terus mengoptimalkan program NTB Satu Data. Dari lebih 2.000 data sektoral yang dimiliki, sebanyak 1.600 data telah berhasil divalidasi dan disiapkan untuk diintegrasikan dengan sistem Pelita milik Kementerian Dalam Negeri.
Melalui sistem yang saling terhubung, pemerintah daerah nantinya dapat mengakses data masyarakat berbasis by name by address. Kondisi tersebut diyakini akan membuat berbagai program, terutama penanggulangan kemiskinan, menjadi lebih tepat sasaran karena kondisi penerima manfaat dapat dipantau secara lebih akurat dan mendekati waktu nyata.
“Kualitas pembangunan itu sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari data yang valid, akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik.
Ke depan, penguatan Satu Data Indonesia di NTB diharapkan menjadi fondasi kolaborasi kawasan Sunda Kecil yang meliputi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Integrasi data tersebut diproyeksikan mendukung pengembangan sektor pariwisata, ketahanan pangan, hingga energi baru terbarukan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Komentar