Sumbawa, Radardemokrasi.com – Wabup Sumbawa menegaskan pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Sikap itu disampaikan saat menerima massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam pertemuan yang turut didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa tersebut, Wakil Bupati H. Mohamad Ansori mengatakan pemerintah membutuhkan partisipasi publik agar setiap program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, sekaligus dikawal bersama.
Menurutnya, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan menjadi energi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama.
Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman,” ujar Ansori di hadapan massa aksi PMII.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. Menurutnya, dialog merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak mengalami kebuntuan.
“Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Sumbawa menegaskan seluruh penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan yang memerlukan pembenahan, namun penyelesaiannya membutuhkan tahapan dan proses yang tidak bisa dilakukan secara instan.
“Semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ansori juga mengakui pengawasan terhadap pelayanan publik maupun kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu diperkuat. Ia menyoroti persoalan distribusi LPG bersubsidi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran gas bersubsidi.
“Saya tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Menutup dialog dengan PMII, Ansori menegaskan keterbukaan pemerintah menerima kritik dan masukan menjadi modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Ia berharap setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka melalui dialog sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komentar