Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 resmi diterima DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD, Senin (6/7). APBD Lombok Timur menjadi fokus utama pembahasan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan anggaran daerah selama satu tahun.
Dalam sambutan akhirnya, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan, rekomendasi, serta catatan strategis yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah ke depan. APBD Lombok Timur diharapkan mampu menjadi instrumen yang semakin efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Bupati menjelaskan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penyusunan APBD Perubahan maupun APBD tahun anggaran berikutnya. Dengan langkah tersebut, APBD Lombok Timur diharapkan semakin berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain meningkatkan kualitas perencanaan, pemerintah daerah juga menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Bupati menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pembangunan. Karena itu, APBD Lombok Timur harus didukung kemitraan yang harmonis agar seluruh program berjalan sesuai sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Haerul Warisin memastikan seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI akan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut guna meningkatkan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD terus dipertahankan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang maju, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen tersebut, APBD Lombok Timur diharapkan menjadi fondasi pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi Kabupaten Lombok Timur. APBD Lombok Timur pun diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional.
Komentar