Mataram, Radardemokrasi.com – Kesepakatan itu diketuk dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Gubernur NTB, Jumat, 14 Agustus 2026. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta masyarakat yang menjaga sinergi pemerintahan. Baginya, kesepakatan anggaran bukan sekadar urusan angka, melainkan pijakan politik pembangunan untuk setahun mendatang.
Rancangan tersebut disusun mengacu pada RKPD 2027.
Pemerintah menempatkan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, industri agro-maritim, dan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas. Target penurunan kemiskinan menjadi perhatian paling menonjol. Iqbal ingin tren tersebut terus terjaga hingga angka kemiskinan satu digit dapat dicapai pada akhir masa jabatannya. Target itu sekaligus menuntut program yang terukur, bukan sekadar daftar belanja.
Dari sisi pendapatan, rancangan KUA-PPAS memproyeksikan penerimaan daerah Rp6,22 triliun lebih, naik 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026.
PAD ditargetkan Rp3,128 triliun lebih, transfer Rp2,98 triliun lebih, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp114,124 miliar. Belanja daerah dirancang Rp6,060 triliun lebih atau tumbuh 5,70 persen.
Di balik angka itu terdapat surplus Rp162,7 miliar lebih. Dana tersebut diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo, penyertaan modal, dan menutup pembiayaan neto. Iqbal menekankan proyeksi pendapatan harus realistis agar kemampuan fiskal daerah tetap sehat. Pesannya jelas: pembangunan tidak boleh dibiayai dengan memperlebar beban utang pada tahun-tahun berikutnya.
Paripurna itu juga diselimuti kabar duka dari Selat Lombok. Iqbal menyampaikan perkembangan penanganan terbakarnya KMP Putri Yasmin. Laporan diterima sekitar pukul 04.20 WITA, lalu tim gabungan SAR, TNI-Polri, Basarnas, KSOP Lembar, Lanal, dan Dinas Perhubungan bergerak melakukan evakuasi. Dalam sekitar dua jam, mayoritas penumpang berhasil dievakuasi. Satu orang meninggal dunia, sementara lima lainnya masih dalam proses pendataan.
Iqbal menyebut kemampuan evakuasi tim gabungan sangat mengagumkan dan menegaskan negara hadir dalam penyelamatan maupun penanganan pascakejadian. Ia kemudian memimpin pembacaan doa Al-Fatihah bersama peserta rapat.
Momentum itu memperlihatkan bahwa agenda fiskal dan tanggung jawab kemanusiaan berjalan bersamaan dalam satu forum.
Menutup sambutannya, Iqbal menekankan pentingnya komunikasi politik yang sehat antara eksekutif dan legislatif.
Hubungan yang kondusif, menurut dia, menjadi modal menghadapi tekanan pembangunan NTB.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 kini menjadi ujian berikutnya: apakah angka-angka tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang terasa di rumah tangga, sawah, pelabuhan, kawasan wisata, dan ruang usaha masyarakat.
Komentar