Dompu, Radardemokrasi.com -Ikhwahyudin AK melontarkan kritik tajam terhadap molornya pembahasan APBD-P 2026 Kabupaten Dompu. Kritik itu dibungkus dalam tema aksi yang tak biasa: “Molor APBD-P 2026, Kolor DPRD Dompu Jadi Taruhan.”
Pernyataan tersebut tercantum dalam rencana aksi Aliansi Rakyat Berdaulat Daerah, gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang akan menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Dompu.
Surat pemberitahuan aksi bernomor 05/ARB-D/IX/2026 telah ditujukan kepada Kapolres Dompu melalui Kasat Intelkam Polres Dompu. Surat tersebut bertanggal 28 September 2026.
Aksi direncanakan berlangsung pada Rabu, 30 September 2026, mulai pukul 09.30 WITA hingga selesai.
Massa akan berkumpul di Kelurahan Dorangga, Kecamatan Dompu, sebelum menuju Kantor DPRD Kabupaten Dompu.
Jumlah massa yang dicantumkan dalam surat bukan sedikit. Aliansi memperkirakan sekitar 300 orang akan terlibat dalam aksi tersebut.
Tema yang diusung sengaja dibuat keras dan menyindir:
“MOLOR APBD-P 2026, KOLOR DPRD DOMPU JADI TARUHAN.”
Kalimat itu menjadi simbol kritik terhadap proses APBD Perubahan 2026 yang dinilai molor.
Bagi kelompok pengunjuk rasa, persoalan APBD-P bukan semata urusan dokumen dan meja pembahasan. Ketika pembahasan anggaran tersendat, muncul pertanyaan mengenai kepastian program pemerintah dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada anggaran perubahan tersebut.
Namun surat aksi tidak merinci penyebab keterlambatan maupun pihak tertentu yang dianggap bertanggung jawab. Karena itu, alasan dan proses pembahasan APBD-P 2026 masih perlu dikonfirmasi kepada DPRD Dompu dan Pemerintah Kabupaten Dompu.
Aliansi Rakyat Berdaulat Daerah terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Di antaranya LAMSIDA NTB dengan penanggung jawab Ilham Yahyu, PL2SAMADA dengan penanggung jawab Mohammad Nor, S.PT, DES dengan penanggung jawab Ikhwaydin, AKA ITK dengan penanggung jawab Dedi Kusnadi, serta LPSMD dengan penanggung jawab Zulkifli.
Dalam dokumen tersebut, Ikhwahyudin tercatat sebagai salah satu penanggung jawab dari unsur DES.
Aksi itu disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Kabupaten Dompu. Sasaran utama penyampaian aspirasi adalah pihak terkait, khususnya DPRD Kabupaten Dompu.
Perlengkapan yang diperkirakan dibawa massa antara lain spanduk atau banner, poster, alat peraga aksi, pengeras suara, dan perlengkapan dokumentasi.
Meski membawa tema yang keras, penyelenggara menyatakan aksi akan dilakukan secara damai, tertib, dan tidak anarkis.
Mereka juga menyatakan akan menghormati hak masyarakat dan pengguna jalan, mematuhi aturan penyampaian pendapat di muka umum, tidak membawa benda yang membahayakan, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan kepolisian.
Koordinator lapangan juga akan ditunjuk untuk mengendalikan peserta selama aksi berlangsung.
Setelah seluruh rangkaian penyampaian aspirasi selesai, massa menyatakan akan membubarkan diri secara tertib.
Kini, perhatian mengarah ke Kantor DPRD Dompu pada 30 September 2026.
Tiga Ratus massa direncanakan turun membawa satu pesan: APBD-P 2026 jangan dibiarkan molor tanpa penjelasan.
Dan Ikhwahyudin AK bersama Aliansi Rakyat Berdaulat Daerah telah memilih bahasa yang sengaja dibuat menyengat: kalau APBD-P molor, “kolor” DPRD Dompu ikut dipertaruhkan.
Komentar