Politik
Beranda / Politik / “PPPK PW 158 Disorot, LSM Desak DPRD Coret Nama”

“PPPK PW 158 Disorot, LSM Desak DPRD Coret Nama”

Ilustrasi Demo (Foto: AI)
Ilustrasi Demo (Foto: AI)

Dompu, Radardemokrasi.com –PPPK PW 158 kembali menjadi sorotan. Federasi Rakyat Demokratik yang diprakarsai Akbar Taruna memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Senin (16/11/2026).

Aksi tersebut membawa dua tuntutan utama. Pertama, mendesak transparansi data 158 nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) yang disebut telah masuk dalam proses administrasi BKD Dompu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kedua, meminta agar nama-nama tersebut dicoret apabila ditemukan persoalan dalam proses dan persyaratan administrasinya.

Akbar Taruna, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu malam (15/11/2026), mengaku kecewa terhadap DPRD Dompu. Ia menilai lembaga legislatif tersebut belum mampu memfasilitasi dan mengakomodasi permintaan mereka untuk memperoleh salinan data 158 nama yang dipersoalkan.

Menurut Akbar, pihaknya telah beberapa kali mendatangi DPRD Dompu. Bahkan, persoalan itu sudah dibawa melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Namun, hingga kini, ia mengaku belum mendapatkan data yang diminta.

“Beberapa kali kami datangi DPRD, bahkan melalui proses RDPU. Tetapi permintaan kami tidak kunjung diindahkan. Kami hanya meminta transparansi data, agar daftar nama tersebut bisa dibuka dan diperiksa secara terang,” ungkap Akbar.

DPRD Dompu Disorot, 158 PPPK Paruh Waktu Dipersoalkan

Ia juga menyoroti sikap BKD Dompu yang menurutnya belum memberikan akses terhadap dokumen 158 nama tersebut. Akbar mengaku semakin mempertanyakan alasan data itu belum dibuka kepada pihaknya.

Federasi Rakyat Demokratik menduga terdapat persoalan dalam keabsahan data maupun proses administrasi sejumlah nama yang dipersoalkan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak berwenang.

“Senin pagi kami akan gelar demonstrasi. Kami ingin persoalan ini dibuka secara transparan. Jangan sampai ada sesuatu yang ditutup-tutupi ketika masyarakat meminta kejelasan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Dompu, Ir. Mutakun, yang coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum berhasil dihubungi karena panggilan tidak tersambung.

Aksi tersebut diperkirakan kembali menempatkan DPRD dan BKD Dompu dalam sorotan publik. Massa menginginkan kejelasan administratif atas 158 nama PPPK PW sekaligus meminta lembaga terkait memberikan penjelasan terbuka.

108 Lolos dari 158 TMS, Lalu 54 Nama Jadi Kelebihan? DPRD Dompu Didesak Bongkar Data

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari DPRD maupun BKD Dompu mengenai tuntutan tersebut. Karena itu, keabsahan 158 nama yang dipersoalkan tetap harus diuji berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *