Politik
Beranda / Politik / DPRD Dompu Disorot, 158 PPPK Paruh Waktu Dipersoalkan

DPRD Dompu Disorot, 158 PPPK Paruh Waktu Dipersoalkan

LSM Demo PPPK 158 (Foto: WY)
LSM Demo PPPK 158 (Foto: WY)

Dompu, Radardemokrasi.com – DPRD Dompu disorot setelah Federasi Rakyat Demokratik melontarkan kritik keras terhadap sikap lembaga legislatif dan transparansi pemerintah daerah dalam persoalan tenaga honorer non-database serta seleksi PPPK paruh waktu.

Federasi Rakyat Demokratik menilai DPRD Kabupaten Dompu tidak pernah memberikan respons memadai terhadap tuntutan tenaga honorer non-database, pemuda, dan masyarakat. Padahal, berbagai upaya komunikasi dan pendekatan disebut telah dilakukan sebelum organisasi tersebut mempertimbangkan langkah perjuangan berikutnya.

Sorotan semakin tajam setelah muncul persoalan 158 peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Mereka diduga berkaitan dengan persoalan manipulasi data dalam proses seleksi PPPK paruh waktu.

Namun, persoalan tidak berhenti pada penetapan status TMS. Federasi Rakyat Demokratik mempertanyakan informasi mengenai penyerahan 108 surat keputusan (SK) PPPK paruh waktu yang disebut berasal dari kelompok 158 peserta tersebut.

Pertanyaan utama yang kini mengemuka adalah siapa saja nama penerima SK tersebut dan bagaimana proses verifikasi administrasi dilakukan sebelum keputusan diserahkan kepada para peserta.

“PPPK PW 158 Disorot, LSM Desak DPRD Coret Nama”

Organisasi tersebut mendesak BKD dan PSDM Kabupaten Dompu membuka informasi secara transparan. Menurut mereka, keterbukaan nama penerima SK penting untuk menjawab keraguan publik sekaligus memastikan tidak ada peserta yang memperoleh keuntungan melalui proses administrasi yang bermasalah.

Jika memang seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan, pemerintah daerah semestinya tidak memiliki alasan untuk menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Persoalan ini juga menjadi ujian bagi DPRD Dompu. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan pemerintah daerah atas polemik yang menyangkut nasib tenaga honorer.

Federasi Rakyat Demokratik menyatakan mengetahui adanya dugaan permainan terstruktur di balik persoalan tersebut. Namun, tudingan itu perlu dibuktikan melalui dokumen, pemeriksaan, dan penelusuran oleh lembaga berwenang.

Kini, publik menunggu keberanian BKD dan PSDM memberikan penjelasan terbuka. Sebab, polemik 158 peserta TMS dan 108 penerima SK bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut keadilan, integritas seleksi, dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Kabupaten Dompu.

108 Lolos dari 158 TMS, Lalu 54 Nama Jadi Kelebihan? DPRD Dompu Didesak Bongkar Data

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *