Kota Bima, Radardemokrasi.com – DLH Kota Bima memperkuat koordinasi dengan pelaksana pembangunan Kolam Retensi Taman Ria guna memastikan penataan kawasan berjalan terpadu.
Langkah ini dilakukan agar proyek pengendalian banjir tetap sejalan dengan upaya menjaga estetika kawasan, ruang terbuka hijau, serta kenyamanan masyarakat.
Koordinasi yang digelar Senin (13/7/2026) melalui Bidang Pertamanan dan Pemakaman menjadi bagian dari strategi DLH Kota Bima dalam mengawal pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada fungsi teknis, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang berkualitas.
Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman DLH Kota Bima, Slamet Riadi, S.T., M.T., mengatakan penataan taman akan dirancang menyatu dengan pembangunan kolam retensi.
Dengan demikian, kawasan Taman Ria diharapkan tetap menjadi ruang hijau yang tertata, asri, sekaligus nyaman dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Slamet, pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat ganda.
Selain berfungsi mengurangi risiko banjir, kawasan tersebut juga harus memberi nilai tambah melalui ruang publik yang indah, ramah lingkungan, dan mendukung aktivitas sosial warga.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur dan penataan taman berjalan secara terpadu.
Harapannya, kawasan Taman Ria tidak hanya berfungsi mendukung pengendalian banjir, tetapi juga menjadi ruang terbuka hijau yang indah, asri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
DLH Kota Bima menegaskan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan selama proses pembangunan berlangsung.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar seluruh tahapan pekerjaan sesuai perencanaan sekaligus mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Selain mempercantik kawasan perkotaan, keberadaan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan infrastruktur pengendalian banjir diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan serta memperkuat fungsi ekologis wilayah perkotaan.
Komitmen DLH Kota Bima tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
Sinergi antarpemangku kepentingan diyakini mampu menghasilkan kawasan perkotaan yang lebih tertata, aman, hijau, dan nyaman bagi masyarakat.
Melalui langkah ini, DLH Kota Bima menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kualitas ruang publik.
Keseimbangan antara fungsi teknis, estetika, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kota yang layak huni sekaligus tangguh menghadapi tantangan lingkungan.
Komentar