Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Haerul Warisin kembali menegaskan komitmennya membenahi tata kelola bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur.
Haerul Warisin menilai momentum percepatan aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi kesempatan terbaik untuk menyisir ulang seluruh data kemiskinan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Haerul Warisin, Haerul Warisin, dan Haerul Warisin menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat secara keliru.
Instruksi itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), Kamis (23/7), di Pendopo Bupati.
Bupati mengaku tidak terkejut ketika menerima laporan bahwa capaian awal digitalisasi bantuan sosial baru menyentuh kisaran satu persen. Menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dimaklumi mengingat jumlah penduduk Lombok Timur yang besar dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi sehingga proses pendataan membutuhkan ketelitian dan waktu.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait.
Prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi saya yakin kita bisa bekerja cepat,” ujarnya.
Ia optimistis proses verifikasi akan menghasilkan data yang jauh lebih lengkap dan akurat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bergerak serentak agar pembaruan data tidak berhenti di atas meja, melainkan dilakukan langsung hingga ke tingkat masyarakat.
Menurut Bupati, pembenahan data kemiskinan juga menjadi jawaban atas berbagai kritik mengenai bantuan sosial yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap data yang tidak valid ataupun manipulatif.
“Saya akan bertindak tegas. Tidak boleh ada lagi data abal-abal atau data yang tidak akurat,” katanya. Ia kemudian mengutip Surah An-Nisa ayat 58 sebagai pengingat bahwa amanah dalam mengelola data masyarakat harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab.
Untuk mempercepat pekerjaan tersebut, Bupati akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III bersama Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) guna menyusun langkah teknis, membentuk satuan tugas, serta tim kerja khusus.
Sebagai penguatan di lapangan, sebanyak 300 relawan dari kalangan pemuda diterjunkan membantu proses pendataan dan verifikasi masyarakat penerima manfaat.
Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap data yang masuk benar-benar sesuai kondisi riil sehingga penyaluran bantuan sosial lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
Komentar