Mataram, Radardemokrasi.com -KDKMP Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di NTB mulai diuji sebagai strategi baru Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus ketergantungan keluarga terhadap bantuan sosial.
Model tersebut diluncurkan di Balai Diklat Koperasi UKM NTB, Selasa, 18 Agustus 2026. Program Desa Berdaya Transformatif menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk menyasar 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 40 desa.
Skemanya tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pemerintah ingin KPM bergerak menjadi pelaku ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendampingan ekonomi desa menjadi pintu masuk agar keluarga penerima manfaat memiliki aktivitas produktif.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta KDKMP tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.
Koperasi desa harus aktif membaca potensi ekonomi di wilayah masing-masing, kemudian mempertemukan produsen dengan pasar.
Pesan itu terutama diarahkan kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Petani, peternak, serta nelayan dinilai memiliki produk yang bisa dikembangkan melalui jaringan koperasi.
“Potensi ada di mana-mana, KDKMP harus menghubungkan produsen dengan pasarnya,” kata Iqbal.
Ia juga mendorong koperasi berani memulai kegiatan bisnis sembari memperbaiki kemampuan pengelolaan usaha. Pencatatan keuangan disebut menjadi bagian penting agar kegiatan ekonomi koperasi tidak berjalan tanpa ukuran dan perhitungan.
Peluang lain yang disorot pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). KDKMP dapat berperan sebagai penghubung bahan pangan lokal dari produsen desa menuju kebutuhan pasar MBG di wilayah masing-masing.
Model ini membuat koperasi ditempatkan bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pengurus memetakan potensi, membangun kemitraan dan memastikan produk desa memiliki pasar.
Pemerintah Provinsi NTB berharap pola tersebut mempercepat graduasi kemiskinan ekstrem.
Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar berkurangnya penerima bantuan, melainkan munculnya keluarga yang mampu berdiri secara ekonomi.
Jika KDKMP mampu menjalankan fungsi itu secara konsisten, koperasi desa berpotensi menjadi mesin baru ekonomi lokal sekaligus jembatan menuju kesejahteraan masyarakat.
KDKMP diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, mempercepat graduasi kemiskinan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat NTB.
Komentar