Bima, Radardemokrasi.com – KPU Kabupaten Bima mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar KPU Provinsi NTB melalui Zoom Meeting, Senin, 24 Agustus 2026. Forum ini mempertemukan jajaran KPU kabupaten/kota se-NTB untuk mengevaluasi pemutakhiran data sekaligus menyamakan langkah menghadapi tahapan pemilu mendatang.
KPU Kabupaten Bima mengirim sejumlah pejabat dan pengelola data. Mereka terdiri atas Ketua KPU, Ketua Divisi Data dan Informasi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta operator data pemilih.
Rakor dibuka Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid. Ia menyoroti masih adanya perbedaan tindak lanjut data PDPB antara jajaran KPU dan Bawaslu.
Perbedaan itu dinilai perlu segera dijembatani melalui koordinasi dan penyamaan persepsi agar pengelolaan data pemilih tidak berjalan dengan tafsir yang berbeda.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi NTB, Zuriati, kemudian mengevaluasi pelaksanaan PDPB Triwulan II 2026.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam tahapan kepemiluan berikutnya.
Persoalan data pemilih bukan sekadar urusan administrasi. Akurasi data menentukan siapa yang tercatat memiliki hak memilih dan bagaimana penyelenggara menyiapkan kebutuhan pemungutan suara. Karena itu, setiap perubahan data membutuhkan verifikasi, pencatatan, dan tindak lanjut yang konsisten.
Zuriati juga menekankan perlunya analisis data pemilih untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang.
Salah satu kebutuhan yang harus dipetakan ialah perencanaan Tempat Pemungutan Suara atau TPS berdasarkan perkembangan jumlah dan sebaran pemilih.
Bagi Kabupaten Bima, proses ini juga penting untuk membaca dinamika kependudukan dan perubahan sebaran pemilih dari waktu ke waktu. Data yang akurat membantu penyelenggara menyusun kebutuhan logistik, memperkirakan beban kerja petugas, serta menata layanan pemilih secara lebih terukur.
Karena itu, hasil rakor tidak berhenti pada forum daring. Setiap catatan evaluasi perlu diterjemahkan menjadi langkah teknis di tingkat daerah, termasuk pemeriksaan data, koordinasi lintas lembaga, dan pembaruan informasi secara berkelanjutan agar kualitas daftar pemilih tetap terjaga menjelang pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya.
Dengan pemutakhiran yang dilakukan secara berkala, KPU diharapkan mampu mengurangi potensi persoalan data pada tahapan pemilu berikutnya. Koordinasi dengan Bawaslu juga menjadi penting agar setiap perbedaan tindak lanjut dapat diselesaikan lebih awal, sebelum berubah menjadi persoalan pada saat tahapan pemungutan suara berlangsung.
Komentar