Dompu, Radardemokrasi.com – Belum genap dua pekan setelah menggebrak DPRD Dompu dengan polemik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Lembaga Advokasi Masyarakat Sipil Daerah (LAMSIDA) kembali mengetuk pintu rumah rakyat. Organisasi yang dipimpin Ilham Yahyu itu kini mengusung isu yang lebih besar dan mendesak: maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Dompu.
Surat permohonan hearing atau rapat dengar pendapat resmi telah dilayangkan kepada pimpinan DPRD Dompu. Jika sebelumnya LAMSIDA membuat sejumlah pengelola SPPG, mitra dapur, hingga yayasan payung MBG berbondong-bondong datang ke gedung dewan, kali ini sasaran pengawas sosial itu menyentuh persoalan yang dinilai mengancam masa depan daerah.
Dalam surat tersebut, LAMSIDA menyoroti meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang tidak lagi menyasar kelompok tertentu. Peredaran barang haram itu disebut telah merambah kalangan pelajar, petani, hingga buruh. Kondisi tersebut dinilai sebagai alarm serius yang tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.
Menurut LAMSIDA, persoalan narkoba harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, forum dengar pendapat diharapkan menjadi ruang terbuka untuk merumuskan langkah konkret, mulai dari upaya pembatasan hingga strategi pemberantasan peredaran narkotika di Dompu.
Deretan pejabat dan tokoh penting pun diminta hadir dalam forum tersebut. Mulai dari Dandim 1614/Dompu, Asisten I Setda, Kabag Hukum Setda, BNN Bima, BNN Dompu, Kepala Dinas Dikpora, Kesbangpol, Dinas P3A, Kasat Pol PP, Ketua MUI, Pimpinan NU dan Muhammadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama, KNPI, hingga Forum Karang Taruna Kabupaten Dompu.
“Semua harus duduk satu meja. Narkoba tidak bisa dilawan sendiri-sendiri,” demikian semangat yang tertuang dalam agenda hearing tersebut.
Direktur LAMSIDA Ilham Yahyu tidak akan bergerak sendirian. Ia akan didampingi Kepala Divisi Hukum dan Kriminal Sosial LAMSIDA, John Edison. Keduanya dipastikan kembali menunjukkan taring sebagai pengontrol sosial yang konsisten mengawal berbagai persoalan publik di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Komentar