Mataram, Radardemokrasi.com – Perubahan APBD 2026 NTB menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan rancangan perubahan anggaran dalam rapat paripurna DPRD NTB, Selasa, 18 Agustus 2026.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah mengakui ruang fiskal yang tersedia tidak sepenuhnya longgar.
Kondisi itu membuat pemerintah memilih pendekatan anggaran yang lebih selektif. Setiap belanja diarahkan agar memberi dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi.
Tiga agenda menjadi garis besar perubahan kebijakan anggaran. Pertama, pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Kedua, penguatan ketahanan pangan. Pemerintah ingin membangun ekosistem industri pertanian yang tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat rantai nilai, pasar, dan pendapatan masyarakat.
Agenda ketiga menyasar sektor pariwisata. NTB didorong menjadi destinasi wisata berkelas dunia dengan dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah berharap geliat pariwisata tidak hanya menguntungkan pelaku industri besar, tetapi ikut mengangkat UMKM dan masyarakat lokal.
Di tengah desain anggaran tersebut, Pemprov NTB juga menyampaikan perhatian terhadap bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyatakan telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebagai bentuk solidaritas antardaerah.
Pesan politik anggaran itu cukup jelas: keterbatasan fiskal bukan alasan untuk kehilangan arah pembangunan. Justru dalam ruang anggaran yang sempit, pemerintah dituntut menentukan prioritas secara lebih tajam.
Perubahan APBD 2026 NTB kini berada pada tahapan pembahasan bersama DPRD. Publik tentu menunggu apakah tiga agenda tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Sebab, ukuran keberhasilan perubahan anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen. Yang lebih penting adalah dampaknya di lapangan: kemiskinan berkurang, pangan semakin kuat, dan pariwisata mampu membuka lebih banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat NTB.
Dengan pengawalan DPRD dan partisipasi publik, perubahan anggaran diharapkan tidak menjadi rutinitas administratif. Ia harus menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan NTB bergerak lebih efektif, inklusif, dan terasa manfaatnya.
Komentar