Mataram, Radardemokrasi.com – Sekda NTB: APBD 2027 Wajib Transparan dan Efisien menjadi pesan tegas Sekretaris Daerah NTB Abdul Chair dalam rapat penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, 18 Agustus 2026.
Abdul Chair menekankan tiga prinsip yang tidak boleh ditawar dalam menyusun anggaran daerah. Pertama, transparansi. Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar penggunaan dana publik tepat sasaran sekaligus mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi.
Transparansi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi proses perencanaan pembangunan.
APBD, kata dia, bukan sekadar dokumen administratif pemerintah, melainkan instrumen yang menyangkut kepentingan publik.
Prinsip kedua adalah efisiensi.
Pemerintah daerah diminta membedakan kebutuhan dengan keinginan. Anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat, bukan terserap untuk kegiatan birokrasi yang kurang produktif.
Setiap rupiah uang publik, kata Abdul Chair, harus menghasilkan manfaat optimal. Karena itu, penyusunan APBD 2027 dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan dan belanja pemerintah.
Prinsip ketiga adalah tanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat, menjaga amanah publik, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Pesan tersebut menjadi penting ketika pemerintah daerah mulai menyusun arah kebijakan anggaran untuk tahun mendatang.
Perencanaan yang lemah dapat berujung pada belanja yang tidak efektif, sementara pengawasan yang longgar berpotensi membuka celah penyimpangan.
Karena itu, publik tidak cukup hanya mengetahui besaran APBD. Masyarakat juga perlu melihat ke mana anggaran diarahkan, siapa penerima manfaatnya, dan seberapa besar hasil yang diberikan.
Pemprov NTB mendorong seluruh pihak bersama-sama mengawal proses perencanaan APBD 2027.
Transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab diharapkan menjadi fondasi tata kelola keuangan daerah yang lebih bersih.
Pada akhirnya, kualitas APBD bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari kemampuan pemerintah memastikan uang rakyat kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Komentar