Mataram, Radardemokrasi.com – Sensus Ekonomi NTB tembus 94 persen. Capaian itu mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, saat mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik atau BPS NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Indah datang sekaligus memenuhi janji yang pernah disampaikannya ketika Kepala BPS NTB Wahyudin dilantik.
Di hadapan jajaran BPS, ia menyampaikan apresiasi atas progres pendataan yang dinilainya penting bagi arah pembangunan daerah.
“Alhamdulillah sensus sudah 94 persen,” ujar Indah.
Sensus Ekonomi NTB tembus 94 persen menjadi gambaran bahwa proses pendataan telah memasuki tahap akhir. Namun, pekerjaan belum selesai. Masih ada target yang harus dikejar dengan tetap menjaga akurasi dan kualitas informasi yang dihimpun.
Wahyudin mengatakan BPS NTB akan mengakselerasi sisa pendataan agar rampung sesuai target. Bagi BPS, kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas data.
Pertemuan itu juga membuka pembahasan mengenai rencana kunjungan kerja Indah ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
Sensus Ekonomi NTB tembus 94 persen juga memperlihatkan pentingnya data dalam menentukan kebijakan ekonomi. Indikator harga dan inflasi BPS akan digunakan Pemerintah Provinsi NTB untuk menentukan lokasi intervensi serta komoditas prioritas operasi pasar.
Sensus Ekonomi NTB tembus 94 persen bukan sekadar angka capaian. Data tersebut akan menjadi bahan membaca denyut ekonomi daerah, menentukan intervensi pemerintah, dan mengukur dampak kebijakan.
Sensus Ekonomi NTB tembus 94 persen sekaligus mempertegas kebutuhan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS.
Dengan data yang presisi, kebijakan diharapkan tidak bergerak berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
Sensus Ekonomi NTB tembus 94 persen menjadi modal penting menuju pembangunan NTB yang lebih terukur dan responsif.
Pada akhirnya, data menjadi fondasi setiap keputusan pemerintah. BPS dan Pemprov NTB dituntut memastikan angka yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Sebab, dari data yang presisi, kebijakan ekonomi dapat bergerak lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur menghadapi perubahan.
Komentar