Untuk ke-12 kali berturut-turut, Kabupaten Dompu kembali membawa pulang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di atas meja laporan, semuanya tampak rapi, tertib, dan membanggakan. Tapi di balik lembar-lembar audit yang bersih itu, muncul pertanyaan yang lebih nyata: apakah dapur fiskal Dompu benar-benar kuat, atau justru sedang goyah di tengah tekanan yang kian berat?
WTP ke-12 Dompu: Rapi di Laporan, Goyah di Dapur Fiskal
DOMPU, Radardemokrasi.com – Pemerintah Kabupaten Dompu kembali mencatat prestasi administratif. Untuk ke-12 kali berturut-turut, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih atas laporan keuangan daerah.
Sebuah capaian yang tentu layak dicatat sebagai bentuk keberhasilan tata kelola administrasi keuangan.
Di atas kertas, Dompu tampak rapi. Angka tersusun, laporan tertib, dokumen dianggap memenuhi standar audit negara. Piagam pun kembali datang, tepuk tangan kembali terdengar.
Tapi persoalannya, rakyat tidak hidup di atas kertas. Karena di luar ruang penyerahan piagam, Dompu justru menghadapi pertanyaan yang jauh lebih keras: mengapa laporan keuangan bisa terus rapi, tetapi dapur fiskal daerah justru terasa goyah?
PAD masih kurus. Ruang fiskal sempit. Beban belanja birokrasi besar. Kemampuan daerah menjawab kebutuhan riil masyarakat pun terus terbentur alasan klasik: anggaran tidak cukup.
Ketika honorer tersapu keluar secara massal, ketika PPPK paruh waktu meminta kepastian status namun dijawab dengan dalih keterbatasan anggaran, publik tentu berhak bertanya: di mana letak kesehatan fiskal yang sesungguhnya?
WTP memang penting. Tapi publik juga harus jujur memahami: WTP bukan ukuran kesejahteraan.
WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemeriksaan.
WTP bukan bukti rakyat sudah sejahtera. Bukan pula jaminan fiskal daerah sehat. Dan tentu saja, bukan ukuran bahwa semua persoalan pengelolaan keuangan di lapangan telah selesai.
Di sinilah ironi itu terasa.
Dompu adalah daerah yang kaya sumber daya. Jagung tumbuh dalam skala besar, sawah menghasilkan, laut menyimpan potensi, bumi memberi banyak ruang ekonomi.
Namun hasil-hasil itu seperti bergerak keluar, sementara daerah tetap tertatih mencari napas fiskalnya sendiri.
Daerah penghasil, tapi PAD masih lapar. Komoditas bergerak, tapi kas daerah tetap kurus. Potensi besar, tapi fiskal terasa sempit. Ini bukan semata soal angka, tetapi soal arah.
Sebab jika daerah kaya sumber daya masih kesulitan memperkuat kas sendiri, maka ada sesuatu yang patut dievaluasi dalam strategi pengelolaan ekonomi daerah.
Belum lagi sorotan publik terhadap berbagai dugaan kasus korupsi yang mencuat dalam rentang waktu terakhir, mulai dari oknum kepala desa hingga berbagai pekerjaan infrastruktur yang kerap dipertanyakan masyarakat. Ini menambah lapisan kegelisahan publik terhadap makna WTP yang setiap tahun dirayakan.
Perlu ditegaskan, WTP adalah opini audit atas kewajaran laporan keuangan, bukan sertifikat bahwa daerah bebas dari masalah.
Karena audit memeriksa kewajaran pencatatan angka, bukan memeriksa apakah rakyat sudah hidup lebih baik. Audit melihat laporan, bukan langsung mengukur denyut ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pemda Dompu boleh bangga. Tapi jangan berhenti di piagam. Sebab rakyat tidak makan opini audit. Honorer tidak hidup dari sertifikat WTP. PPPK tidak naik status karena laporan keuangan rapi. Dan PAD tidak gemuk hanya karena angka-angka tercatat baik.
Yang dibutuhkan Dompu hari ini bukan sekadar laporan yang bersih, tetapi fiskal yang kuat, ekonomi yang memberi dampak, dan kekayaan daerah yang benar-benar kembali menjadi tenaga bagi rakyatnya.
Kalau tidak, maka WTP hanya akan terus menjadi paradoks tahunan:
rapi di laporan, tetapi dapur fiskal tetap goyah. [M. Aulia]
Komentar