Mataram, Radardemokrasi.com – Jumat 19 Juni 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik langkah strategis penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Kementerian UMKM RI dan Bank NTB Syariah.
Setelah menanti selama delapan tahun, Bank NTB Syariah kini resmi diaktivasi kembali sebagai lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional.
Untuk tahun 2026, bank daerah tersebut memperoleh plafon anggaran sebesar Rp40 miliar, dengan alokasi Rp30 miliar untuk sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Mewakili Penjabat Gubernur NTB, Sekretaris Daerah NTB Pemprov NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak sekadar transaksi keuangan. Ia menyebut, “Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB.”
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memperkuat ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya agar setiap desa mampu melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan bahwa penyaluran KUR akan difokuskan pada pola pendampingan berbasis klaster usaha. Model ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas secara berkelanjutan.
Senada, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, M. Riza Damanik, mendorong agar pembiayaan KUR lebih banyak mengalir ke sektor produksi. Di antaranya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif, guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Pemerintah dan perbankan daerah berharap skema ini menjadi pengungkit utama pertumbuhan UMKM di NTB sekaligus memperkuat ekonomi berbasis desa.
Program ini diharapkan menjadi momentum penting bagi kebangkitan ekonomi NTB melalui penguatan UMKM dan sektor produktif.
Komentar