Mataram, Radardemomrasi.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang berfokus pada substansi, kinerja, serta dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
Meski Pemerintah Provinsi NTB kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Gubernur Iqbal mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, WTP merupakan bukti kebenaran secara administratif dan akuntansi, namun bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa esensi utama dari penggunaan anggaran adalah sejauh mana program pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan sosial.
Menghadapi dinamika pembangunan yang semakin cepat, Gubernur juga mendorong terwujudnya birokrasi yang lebih agile, adaptif, serta terintegrasi (coherent government). Selain itu, keterbatasan fiskal daerah perlu disiasati melalui refocusing anggaran yang diarahkan pada tiga pilar utama pembangunan NTB, yakni penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor pariwisata.
Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda. DPRD menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi, dari sekadar government spending atau penyerapan anggaran, menuju public value creation atau penciptaan nilai publik yang berdampak langsung.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan serta menghadirkan lompatan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Komentar