Lombok Timur, Radardemokrasi.com – Rabu, 1 Juli 2026, Kemenag Lotim Gandeng Kejari menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga di Kabupaten Lombok Timur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur H. Shulhi resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang diwakili Kepala Kejaksaan Negeri, I Gusti Agung Ayu Fitria Chandrawati.
Kemenag Lotim Gandeng Kejari melalui kesepakatan tersebut difokuskan pada penguatan kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Kolaborasi ini bertujuan memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain terhadap berbagai persoalan perdata yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap setiap program pelayanan keagamaan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran Kejaksaan sebagai pengacara negara diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa dalam pelaksanaan program pelayanan publik.
Kemenag Lotim Gandeng Kejari juga menjadi wujud komitmen kedua institusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kebijakan dan pelayanan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Sejumlah warga Lombok Timur menyambut positif penandatanganan kerja sama tersebut. Mereka menilai kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kejaksaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi setiap kebijakan yang dijalankan.
Warga lainnya berharap Kemenag Lotim Gandeng Kejari tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi diwujudkan melalui pendampingan nyata dalam setiap pelaksanaan program keagamaan. Menurut mereka, sinergi yang kuat akan menciptakan pelayanan yang semakin profesional, terbuka, dan berintegritas.
Harapan serupa juga disampaikan tokoh masyarakat yang menilai Kemenag Lotim Gandeng Kejari menjadi contoh kolaborasi antarlembaga pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang bersih, efektif, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan kepastian hukum di Kabupaten Lombok Timur.
Kerja sama ini diharapkan terus berkelanjutan, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.
Komentar